Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketika mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbayang dalam pikiran orang adalah OTT (operasi tangkap tangan), rompi berwarna orenye, Borgol dan jeruji besi. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPK selain penindakan juga berfungsi koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring. “Roadshow Bus KPK yang bertajuk Jelajah Negeri bangun antikorupsi ini, salah satu tujuannya adalah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa KPK juga melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi melalui melalui kegiatan-kegiatan sosial dan pembekalan. Terutama kepada anggota dewan terpilih periode 2019-2024. Situbondo adalah kota ke-8 dari 28 Kabupaten/Kota di tiga provinsi yang telah kami datangi ”. Ungkap Budi Santoso Penasehat KPK saat menyampaikan materinya di forum pembekalan untuk anggota dewan terpilih periode 2019-2020 di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Jumat (19/07/2019) kemaren. Selain itu Budi Santoso juga menegaskan agar para pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalan tugas dan fungsinya untuk tunduk dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “dalam data KPK, Juni 2019 dalam lima tahun terakhir kasus korupsi yang melibatkan legislator di DPR/DPRD sebanyak 255 kasus. Ini angka tertinggi setelah golongan swasta sebanyak 258”. Ujarnya. “untuk Situbondo saja”, lanjut Budi “dalam lima tahun terakhir (2014-2019) ada 50 laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang masuk ke KPK. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Terutama bagi para pejabat, kita berharap Kabupaten Situbondo kedepan menjadi lebih baik dengan tata-kelola pemerintahan bersih dan baik (clean and good goverment)”. Disisi lain informasi ini tentu saja dapat meningkatkan adrenalin para pejabat di sibubondo untuk terus waspada dan bekerja profesional sesuai dengan ketentuan yang ada. Di akhir paparannya, Penasehat lembaga anti rasuah ini juga mengabarkan informasi yang cukup membanggakan. Terutama terkait kepatuhan para pejabat dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN). “saya sangat mengapresiasi kepatuhan para pejabat dilingkungan pemerintah Situbondo yang sudah 100% melaporkan LKHPN. Namun untuk di lingkungan DPRD masih belum 100%. Ini harus kita dorong agar kepatuhan ini menjadi bagian dari kultur kerja kita di pemerintahan”. Pungkasnya. Perlu diketahui bahwa KPK melalui suratnya bernomor B/5669 tertanggal 8 Juli 2019 kepada KPU Situbondo, meminta untuk mengundang Partai Politik dan calon anggota DPRD periode 2019-2024 pada Jumat 19 Juli 2019 dalam rangka pembekalan anti Korupsi kepad Partai Politik dan Calon Legislatif periode 2019-2024. Ketua KPU Situbondo yang diwakili oleh Divisi teknis, Iwan Suryadi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada rombongan Tim Roadshow Bus KPK ke Situbondo “kami mewakili keluarga besar KPU Situbondo menyampaikan selamat datang di kota kami, Kabupaten Situbondo. Besar harapan kami dengan kehadiran Tim KPK ini dapat menumbuhkan motivasi agar kita sekalian dapat mewujudkan Situbondo menjadi kabupaten yang bersih dan bebas dari korupsi. Bagi KPU kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 ini tidak hanya diukur dari aspek penyelenggaraannya saja. Melainkan juga pada produknya. Yakni lahirnya pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas, bersih dan memiliki integritas moral. Sehingga dapat membawa masyarakat adil dan makmur”. Ungkap pria yang sudah dua periode di KPU Situbondo. (Nw).

kab-situbondo.kpu.go.id - Didalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat pula. Adagium ini bukan pernyataan kosong tanpa makna. Ketika badan segar dan sehat maka pikiran dan ide-ide cerdas akan mengalir begitu saja. Tidak sekadar untuk kesehatan semata, olahraga yang dilakukan secara teratur dan tertib apalagi dilaksanakan ber sama-sama akan membangun mentalitas kedisiplinan yang nyata. Misalnya Yoga dalam tradisi Hinduisme, menyehatkan sekaligus membangun mentalitas dan karakter manusia. "Acara senam pagi bersama ini di samping untuk kesehatan kawan-kawan 19 KPU Kab/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, juga untuk membangun karakter kita". Ungkap Roehani, Divisi SDM KPU Provinsi Jawa Timur, ketika ditemui disela-sela acara senam pagi yang diselenggarakan oleh KPU Jatim di arena parkir Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri, Rabu (17/07/2020) pagi ini. "Karakter apa yang kita maksud " lanjut mantan komisioner KPU Kota Malang ini "seperti kedisiplinan, keselarasan, kebersamaan dan ketahanan. Mentalitas dan karakter ini sangat penting dimiliki oleh KPU karena dalam penyelenggaraan pemilu nanti kawan-kawan akan dihadapkan dengan beragam persoalan. Ketahanan mental, teamwork yang kuat dan handal sangat berperan penting disini". Ujarnya. Acara senam pagi ini di ikuti oleh seluruh jajaran komisioner KPU kabupaten/Kota, sekretaris dan Kasubag yang hadir pada Rakor perencanaan program dan anggaran. Disampingnya itu acara senam pagi juga di ikut oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur. Selain Roehani juga ada Gus Mirza (Miftahur Rozaq) komisioner KPU Jatim yang terlihat bersemangat mengikuti gerakan Instruktur. Tidak hanya Bu Roehani dan Pak Rozaq yang terlihat sumringah, peserta senam yang lain pun terlihat antusias mengikuti nya. Apalagi Instruktur nya masih muda, cantik dan berambut pirang. "Kita sengaja mengundang Instruktur senam profesional dan menarik agar kawan-kawan lebih bersemangat mengikuti kegiatan ini". Statmet Gus Mirza. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketersediaan Anggaran yang cukup menjadi faktor determinan kalau tidak disebut yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan Umum. Logika tanpa logistik anarkis, ternyata bukan isapan jempol belaka. Apalagi pemilu saat kini dimana kebutuhan-kebutuhan logistik semakin meningkat. Tidak berlebihan jika sebagai orang menganggap demokrasi elektoral membutuhkan high cost. Problemnya adalah ketersediaan Anggaran negara untuk pemilu yang terbatas. Inilah yang dihadapi KPU kabupaten/kota dalam penganggaran Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. "Oleh sebab itu kawan-kawan KPU kab/kota bisa melakukan Beuaty Contes CSR (corporet social responsibilty). Yakni mengupayakan dana-dana hibah dari perusahaan. Misalnya dari CSR Bank". Ungkap Eberta Kawima, sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan materi di Rakor Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Jawa Timur Dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa timur, Rabu (17/07/2019) pagi ini, di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Tapi ingat dan ini harus digarisbawahi" lanjut pak Wima begitu ia akrab dipanggil "jika mendapat CSR berupa barang misalnya mobil atau rehab kantor maka harus diinventarisir sebagai aset kantor dan tidak boleh menjadi hak milik pribadi. Dan bila berupa uang tunai juga tidak masalah asalkan CSR tersebut dikembalikan pada kas negara". Ujarnya. Beuaty Contes CSR dapat dilakukan dengan mengkompetisikan beberapa lembaga perbankan. Mana diantara mereka yang lebih siap memberikan donasi yang cukup memadai ketika KPU membangun kometmen kerja sama dengan bank tersebut. "Beuaty Contes CSR ini tidak masalah dilakukan oleh KPU. Jika kita datang kekantor KPU Provinsi Jawa Timur, sebelah kanan kantor ada masjid berdiri megah. Itu hasil dari Beuaty Contes CSR. Pungkas pak Wima. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Boleh dikatakan Parmas menjadi standar Apriori keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan umum. Semakin tinggi Tingkat kehadiran pemilih dalam menggunakan hak suaranya, maka semakin tinggi pula agregat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, secara politik pun legitimasi peserta pemilu terpilih semakin kuat dan merepresentasikan aspirasi besar masyarakat. Namun pada sisi yang lain peran strategis Parmas tidak berbanding lurus dalam konteks penganggaran. "Positioning Parmas seringkali tragis dan dramatis. Dalam penyusunan anggaran porsinya terkadang tidak sebanding dengan peran strategisnya. begitu pula Bila tingkat partisipasi masyarakat tinggi, tak banyak apresiasi. Namun bila angkanya menurun, maka yang menjadi kambing Hitam ya Parmas". Ungkap Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosdikli & Parmas KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan presentasinya di forum Rakor Penyusunan Perencanaan dan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Dengan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur, Selasa (16/07/2019) sore ini di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Karena menjadi ujung tombak keberhasilan Pemilu" lanjut Gogot "kawan-kawan divisi Parmas harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program sosialisasi. Sebab itulah kenapa divisi Parmas harus terlibat secara intensif dalam penyusunan program dan anggaran Pilkada ini agar program yang terkait tahapan sosialisasi dapat terakomodir dalam anggaran". Ujarnya. Di sesi selanjutnya komisioner kelahiran Magetan ini menjelaskan paling tidak ada empat garis besar dimana orientasi program Parmas tidak boleh keluar darinya. Yakni Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Kampanye dan kehumasan. "Empat garis besar ini harus terkoneksi dan terintegrasi dengan semua tahapan pemilu agar dapat meningkatkan angka partisipasi". Tuturnya. Di Jawa timur tahun 2020 ada 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak. Salah satunya kabupaten Situbondo. Hadir dalam kegiatan Rakor tersebut, lima komisioner KPU Kabupaten Situbondo, sekretaris dan Kasubag Perencanaan. "Kami hadir lengkap di momen penting ini agar dapat memperoleh informasi terkait penyusun anggaran Pilkada dan bisa sharinh dgn kawan-kawan KPU Kab/kota lain. Ujar Marwoto ketua KPU Situbondo saat di konfirmasi melalui ponselnya. (Nw)

KPU-SITUBONDO. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Selasa (16 s/d 18/07/2019) hari ini di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Perlu kita apresiasi bersama bahwa kegiatan Rakor Penyusunan program dan anggaran Pilkada Serentak 2020 ini adalah kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan KPU Provinsi se-Indonesia belum ada yang melakukan kegiatan seperti ini. Jelas ini langkah proaktif dan progresivitas KPU Jatim dalam menyongsong Pilkada Serentak khususnya di provinsi Jawa Timur". Ungkap Chairul Anam, ketua KPU Jatim dalam sambutannya di pembukaan Rakor tersebut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. Lebih lanjut pak Anam begitu sapaan akrabnya menjelaskan kegiatan Rakor ini penting dan sangat krusial agar penyelenggaraan Pilkada nanti dapat berjalan sukses dan lancar. "Perlu adanya sinergitas dan konektivitas antara program, tahapan dan anggaran. Jangan sampai ada program dan tahapan namun tidak didukung oleh anggaran. Atau sebaliknya ada anggaran tapi tidak dapat diserap karena tidak ada program. Oleh sebab itu saya tegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis kegiatan yang bersifat integratif". Tegas pria yang juga mantan KPU Kota Surabaya ini. Diakhir sambutannya pak Anam, juga menjelaskan bahwa kegiatan dan tahapan penyusunan anggaran bukan hanya tupoksi divisi Keuangan dan divisi perencanaan saja. Tetapi juga harus dipahami dan digumuli bersama oleh semua divisi KPU Kabupaten/Kota. "Oleh karena itulah kenapa kami hari ini mengundang lima komisioner KPU Kab/kota, sekretaris dan Kasubag Perencanaan. Agar semua nya terlibat dan paham dalam penyusunan, penganggaran, dan bahkan sampai pada tahap realisasinya". Ujarnya. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Tanpa Korupsi Negara Kuat. Ungkapan ini tidak cukup menjadi slogan semata, tetapi harus menjadi bagian dari mindset kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” akan mengadakan serangkaian acara Sosialiasasi anti korupsi di Kabupaten Situbondo, 18 Juli hingga 21 Juli 2019. “dalam kegiatan ini mari kita berikhtiar menjadi tuan rumah yang baik. Menyiapkan segala hal yang perlu kita siapkan, agar rangkaian acara Roadshow KPK di Situbondo ini dapat berjalan lancar”. Ungkap Dadang Wigiarto, Bupati Situbondo dalam sambutan rapat koordinasi persiapan Roadshow KPK di aula Pemkab Situbondo, Senin (15/07/2019) hari ini. Lebih lanjut Bupati Situbondo dua periode ini menjelaskan bahwa kegiatan roadshow KPK di Situbondo akan melibatkan semua elemen masyarakat. Tidak hanya OPD, Partai politik, Pondok pesantren, bahkan hingga siswa-siswi disemua tingkatan. “Sosialisasi anti korupsi yang masif dan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat akan efektif untuk menanamkan sejak dini kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah kanker yang merusak bangsa”. Ujarnya. Dalam rakor tersebut Bupati memaparkan rangkain Roadshow KPK di Situbondo diantaranya Kamis, 16 Juli 2019 konferensi press, Jumat 19 Juli 2019 kegiatan edukasi siswa-siswi SMPT/MTS dan SMA/MA atau sederajat, Sabtu, 20 Juli 2019 kegiatan edukasi siswa TK/RA dan SD/MI dan Minggu, 21 Juli 2019 ada senam pagi bersama KPK di CFD (Car Free day). Sementara itu Marwoto, Ketua KPU Situboondo yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut menjelaskan bahwa KPK merupakan mitra strategis KPU dalam mensukseskan Pemilihan Umum yang bersih dari politik uang (money politic). Salah satu tujuan KPK dalam kegiatan tersebut adalah untuk memberi pengetahuan pencegahan korupsi agar para wakil rakyat ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “secara kelembagaan KPU Situbondo sangat apresiatif terhadap langkah proaktif KPK dalam upaya pembekalan pencegahan korupsi kepada para wakil rakyat, dalam konteks ini KPU Situbondo sudah menerima surat dari KPK nomor B/5669 tertanggal 8 Juli 2019, untuk mengundang Partai Politik dan calon anggota DPRD periode 2019-2024 nanti pada Jumat 19 Juli 2019 di DRPD Situbondo, dalam rangka pembekalan anti Korupsi kepad Partai Politik dan Calon Legislatif periode 2019-2024”. Ungkapnya. (Nw)