Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Kabupaten Situbondo satu dari 19 Kab/Kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Dalam setiap event demokrasi elektoral tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dan terpanjang ketimbang tahapan pemilu lainnya. “tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tahapan terpanjang dalam tahapan-tahapan Pemilu kita. Oleh Sebab itu, program pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus terencana dan berkelanjutan. Jika daftar pemilihnya valid, faktual dan benar-benar sesuai dengan realitas dimasyarakat, maka dapat dipastikan Pemilihan umum yang akan diselenggarakan akan berkualitas”. Ungkap Chairul Anam, ketua KPU Provinsi Jawa Timur ketika memberikan sambutan dalam opening ceremony Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar pemilih dengan KPU Kab/Kota se Jawa Timur di aula kantor KPU Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/07/2019) kemaren. Lebih lanjut pria asal Sidoarjo ini menegaskan bahwa kedepan daftar pemilih harus benar-benar valid. Sebab invaliditas daftar pemilih akan menjadi pemicuh lahirnya sengketa-sengketa pemilu baik sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. “saya tegaskan kepada semua KPU Kab/Kota terutama 19 Kabupaten/Kota yang ada agenda Pilkada serentak tahun 2020, bahwa dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus benar-benar serius. Koordinasi dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk PPDP, PPS, dan PPK harus lebih diintensifkan. Koordinasi dengan semua stakeholder terkait, karena pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tidak akan berhasil bila tidak ada koordinasi yang baik dengan semua pihak”. Imbuh pak Anam dengan raut wajah serius. Sementara itu, Nurul Amalia Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur menuturkan bahwa point penting dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan saat ini adalah input data Daftar pemilih Khusus (DPK) kedalam sistem Sidalih. “KPU RI sudah menerbitkan surat nomor 942 tertanggal 25 Juni 2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Saya berharap semua KPU Kab/Kota sudah melaksanakan instruksi tersebut. Hanya saja perna saya tegaskan dalam proses pembukaan kota untuk mengambil formulir. A.DPK.KPU harus memenuhi ketentuan dalam surat KPU RI tersebut. Yakni harus berkoordinasi dengan Bawaslu, kepolisian setempat dan pihak terkait lainnya”. Jelas komisioner KPU Jatim yang tahun 2019 ini akan melaksanakan ibadah Haji ke haromain. Usman Hadi, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Situbondo yang hadir dalam agenda Rakor di Mojokerto ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa rakor yang berlangsung selama dua hari ini (10-11/07/2019) sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Kab/Kota. “apalagi Situbondo adalah satu dari 19 Kab/Kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020. Maka mulai saat ini kita harus sudah start memulai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sesuai amanah surat edaran KPU RI kita (KPU-Sit) sudah melaksanakan pembukaan kotak pada kamis (04/07/2019) lalu, dengan berkoordinasi dan dihadiri oleh Bawaslu, Kepolisian, Dispenduk-capil dan pihak terkait lainnya”. Ujar pri yang perna menjadi PPK kecamatan Kapongan ini. Selain dihadiri oleh Ketua KPU Jatim (Chairul Anam), acara rakor di Mojokerto ini juga dihadiri oleh Nurul Amalia (Divisi Datin), Gogot Cahyo Baskoro (Divisi Sosdikli Parmas) dan Miftaur Rozak (Divisi teknis). (Nw)

KPU-SITUBONDO. Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-73 diselenggarakan di Lapangan Kodam Brawija Surabaya, Rabu (10/07/2019) hari ini. Bagi lembaga penyelenggara Pemilu, moment HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019 ini terasa istimewa, sebab dapat dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota Se Jawa Timur. Dalam acara tersebut turut hadir, Marwoto Ketua KPU Kabupaten Situbondo dan Murtapik ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo. Terlihat juga jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Situbondo dan Ustad H. Yusron Safrawi, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Situbondo. Acara diawali dengan parade anggota Polri yang sangat memukau para hadirin. Setelah upacara perayaan HUT Bhayangkara, Gubenur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indarparawansa membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang hari ini tidak bisa hadir sebab disaat yang sama dijadwal menghadiri HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Silang Monas Jakarta dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup). “Pemerintah mengparesiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polri yang telah sukses ikut mengawal event-event besar dan spektakuler yang diselenggarakan dinegeri ini beberapa bulan yang lalu. Misalnya Seagame,  Paragame, Pemilu serentak 2019 dan Idul Fitri. Peran Polri sangat penting dan strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat kita”. Ungkap Gubenur saat membacakan sambutan presiden. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Gubenur Jatim, Presiden juga mengpresiasi kerja-kerja Polri dalam menangkal dan menanggulangi aksi-aksi terorisme, peredaran Narkoba, Ilegal Fishing, Ilegal Logging dan trafficking. Diakhir sambutannya Presiden juga menyampaikan apresiasinya pada jajaran TNI yang juga ikut membantu dan mendukung Polri menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu, Marwoto ketua KPU Situbondo saat dikonfirmasi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara ke-73 kepada Polri dan mengapresiasi kinerja jajaran Polri terutama dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Situbondo. “apresiasi kami kepada jajaran Polri. Tanpa dukungan Polri kesuksesan Pemilu serentak 2019 sulit terbayangkan. Kedepan, apalagi menjelang Pilkada serempak tahun 2020, dimana Situbondo juga akan menyelenggaran. KPU dan Polri serta pihak terkait lainnya terus bersinergi menciptakan Pemilu damai dan aman”. Ujar Pria yang terlihat menggunakan odheng khas Situbondo ini. Senada dengan itu, Murtapik Ketua Bawaslu Situbondo yang terlihat menggunakan baju batik tulis khas Situbondo juga menyampaikan selamat HUT Bhayangkar ke-73. “dalam konteks penyelenggaran Pemilu, Bawaslu dan Polri sangat erat hubungannya. Terutama dalam hal penegakan hukum pemilu. Di Sentra Gakumdu, ada unsur Bawaslu, unsur Polri dan unsur Kejaksaan bersinergi mengawal penegakan hukum Pemilu. Saya berharap kedepan, terutama menjelang Pilkada Situbondo 2020 kerja sama antar stakeholder akan semakin erat dan sinergis dalam bingkai peraturan perundangan yang berlaku. Dirgahayu Polri”. Ungkap pria yang akrab dipanggil Lopa ini. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Pembuktian adalah upaya pihak-pihak yang bersengketa dipersidangan untuk meyakinkan hakim akan suatu  kebenaran dan mewujudkan dalam putusannya dengan alat bukti yang sudah ditentukan dalam perudangan.  Dalam forum Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang berlangsung 30 Juni hingga 31 Juli 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta, KPU RI mengundang Narasumber yang cukup fenomenal saat kini, yakni Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Senin (08/07/2019) hari ini. Marwoto, Ketua KPU Situbondo ketika dikonfirmasi melalui Smartphonenya mengungkapkan. “Tujuan KPU RI mengundang Prof. Edy, agar memberikan pembekalan kepada komisioner KPU Kab/Kota yang terpapar PHPU Pileg tentang strategi pembuktian di persidangan MK nanti. Bagi kami ini sangat penting. Maklum tidak sedikit komisioner KPU yang tidak memiliki gelar akademik sebagai sarjana hukum, ya seperti saya”. Ungkapnya sambil terkekeh-kekeh. Sementara itu Guru besar Universitas Gajahmada Yogjakarta (UGM) yang populer digajad media ketika didaulat menjadi Saksi Ahli Paslon 01 dalam gelar perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 di MK, menyampaikan materi pentingnya strategi pembuktian PHPU pemilihan Umum legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Pembuktian merupakan jantung dari sebuah proses persidangan. Oleh sebab itu adanya kesaksian dari seorang saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa dilapangan secara langsung menjadi kunci dalam memenangkan perkara dipengadilan”. Ungkap pria yang menyandang gelar Guru Besar di usia 37 tahun ini. Lebih lanjut ia menjelaskan sebisa mungkin KPU harus menghindari kesaksian Testimonium de Auditu. “kita harus memilih dan menseleksi saksi-saksi yang nantinya akan memberikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim. Paling tidak ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh saksi. Misalnya, kualitas pribadi saksi, substansi kesaksian, bagaimana saksi mengetatahui pokok perkara dan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada”. Paparnya dengan presentasi yang cukup memukau dengan mimik muka serius namun tetap santai. Forum diskusi yang moderatori oleh Hasyim Asy’ari, P.hD, anggota komisioner KPU RI ini sangat gayeng dan cair membuat KPU Kab/Kota yang hadir terlihat cerah dan renyah setelah sekian hari bergulat dengan dokumen-dokumen alat bukti yang menumpuk. Samsul Hidayat, Divisi Hukum dan Pengawasan yang juga mengikuti acara tersebut memiliki harapan besar, dengan adanya pembekalan ini, komisioner KPU Kab/Kota memiliki bahan pelajaran untuk sengketa PHPU dimasa-masa mendatang. “saya banyak mendapat pelajaran yang sangat berharga dari pemaparan Prof. Edy, gamblang dan mencerahkan. Ini membuat kami lebih siap dalam menghadapi PHPU Pileg 2019 ini”. Ujar berbunga-bunga. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - "Sosialisasi dan kampanye sebenarnya secara praktik tidak terlalu berbeda. Yang berbeda hanya aktor dan tujuannya saja. Kalau sosialisasi aktornya ya penyelenggara pemilu. Kampanye aktornya peserta pemilu". Hal tersebut terungkap dari pemaparan Divisi Parmas KPU Provinsi Jawa timur, Gogot Cahyo Baskoro saat diskusi pada Rakor Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum 2019, hari ini Sabtu (6/7/2018) di Harmadha Joglo Kabupaten Magetan. Lebih lanjut komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dua periode ini menjelaskan ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh KPU. "Kita memiliki lima prinsip dasar yang disebut sebagai Pancalogi Sosialisasi. Yakni sustainable, segmentasi, kontekstual, Partisipatif dan orientasi pemilih". Ujar pria putra daerah Magetan ini. Ketika dikonfirmasi bagaimana jika KPU dalam hal ini Divisi Parmas diminta peserta Pemilu baik partai politik ataupun pasangan calon untuk melakukan sosialisasi regulasi kepemiluan. "Menurut saya tidak masalah bahkan itu bagus. Tapi ada beberapa syarat yang dipatuhi oleh kawan-kawan". Ujar Gogot. Sesaat berhenti untuk meneguk air mineral, pria yang berdomisili dikota Jember ini melanjutkan. "Pertama, peserta pemilu harus mengirim surat kepada KPU. Kedua, ada surat tugas dari ketua KPU. Ketiga, tidak boleh menerima honor dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu. Dan yang keempat, wajib memperlakukan secara adil (imparsialitas) peserta pemilu". Intinya dalam melakukan sosialisasi kepemiluan ini KPU tidak membatasi segmentasi. Ini kira-kira substansi dari tugas kehumasan Divisi Parmas KPU. (Nw)

KPU-SITUBONDO. Rumah Pintar Pemilu ( RPP) merupakan program unggulan KPU RI. Melalui program RPP pendidikan kepemiluan dan demokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan. "jika kawan-kawan bisa mengembangkan RPP secara kreatif dan inovatif, maka tingkat partisipasi masyarakat dapat dipastikan meningkat. Jelas Gogot Cahyo Baskoro Divisi Parmas KPU Jatim saat diskusi interaktif Sabtu (6/7/2019) hari ini, di Harmadha Joglo Magetan. Pria kelahiran Magetan ini melanjutkan bahwa KPU harus kreatif dalam mengembangkan RPP, terutama dalam hal fundraising. Tidak cukup hanya bersandar pada anggaran yang ada. Karena sangat terbatas. Oleh sebab itu manfaatkan dana-dana CSR yang ada. Tapi ingat, ini tidak boleh mengikat pada KPU dan tidak menodai profesionalitas dan integritas kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu". Ungkapnya. Agenda diskusi interaktif yang dikemas secara berkelompok ini Divisi Parmas KPU Situbondo bergabung dikelompokkan 4 bersama Divisi Parmas KPU kab/kota lainnya. Kebetulan materi kelompok 4 adalah optimalisasi RPP dalam meningkatkan par masyarakat. Dari diskusi santai sambil lalu guyon, ngopi dan Ngudud. Banyak ide-ide kreatif dari peserta bagaimana seharusnya RPP itu dikembangkan di masing-masing KPU kab/kota. Misalnya pengadaan RPP mobile. Dengan strategi ini RPP dapat secara proaktif dan masif menyentuh segmentasi yang lebih luas. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Peran relawan demokrasi (Relasi) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberhasilan peningkatan masyarakat dalam pemilu. "Relasi ini menjadi program unggulan KPU RI. Oleh karena itu kita harus mengapresiasi kinerja mereka. Malam ini kita mengundang tiga relawan terbaik di Jawa timur". Ungkap Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosdikli & Parmas KPU Provinsi Jawa Timur. Penganugerahan Relasi terbaik Jawa Timur ini diberikan disela-sela Rakor Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum 2019, Jumat (5/7/2019) hari ini di Harmadha Joglo Magetan. Adapun tiga relawan terbaik pemilu 2019 adalah Muhammad Zamzuri Kabupaten Trenggalek, Isna Az-zahra Kabupaten Bojonegoro dan Wilda Kumali Sari dari Kota Malang. Tiga relawan berprestasi tersebut secara bergantian mempresentasikan pengalamannya selama menjadi relawan demokrasi. Ada yang menarik ketika mereka ditanya apa yang paling berkesan saat melakukan sosialisasi. "Kami sering kali disangka sales atau Sales Promotion Girl (SPG) oleh orang-orang saat melakukan sosialisasi di lapangan". Ungkap Wilda Relawan Kota Malang dengan wajah sendu. Yang tak kalah dramatisnya lagi, testimoni Zamzuri "Pernah teman relasi hendak dihakimi oleh seseorang karena disangka Tim Sukses Pasangan calon. Untungnya saya membawa kartu tanda anggota (KTA) Relawan Demokrasi, hingga suasana dapat dikendalikan". Papar Zamzuri yang juga aktif sebagai kader Ansor Trenggalek ini. Hal yang sangat diapresiasi oleh KPU Jawa timur, remaja yang mengaku masih jumlo ini bersama rekan Relasi lainnya adalah berhasil mengabadikan pengalaman dan kenangannya sebagai relawan menjadi buku bunga rampai yang berjudul 'Matinya Golput". "Ini kerja-kerja demokrasi luar biasa. Wajib kita apresiasi. Saya berharap kedepannya Relasi-relasi kita semakin berkualitas. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat kita dalam pemilu juga semakin meningkat dan berkualitas. Ujar Komisioner KPU yang Istikomah di divisi Parmas ini. (Nw)