Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketersediaan Anggaran yang cukup menjadi faktor determinan kalau tidak disebut yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan Umum. Logika tanpa logistik anarkis, ternyata bukan isapan jempol belaka. Apalagi pemilu saat kini dimana kebutuhan-kebutuhan logistik semakin meningkat. Tidak berlebihan jika sebagai orang menganggap demokrasi elektoral membutuhkan high cost. Problemnya adalah ketersediaan Anggaran negara untuk pemilu yang terbatas. Inilah yang dihadapi KPU kabupaten/kota dalam penganggaran Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. "Oleh sebab itu kawan-kawan KPU kab/kota bisa melakukan Beuaty Contes CSR (corporet social responsibilty). Yakni mengupayakan dana-dana hibah dari perusahaan. Misalnya dari CSR Bank". Ungkap Eberta Kawima, sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan materi di Rakor Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Jawa Timur Dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa timur, Rabu (17/07/2019) pagi ini, di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Tapi ingat dan ini harus digarisbawahi" lanjut pak Wima begitu ia akrab dipanggil "jika mendapat CSR berupa barang misalnya mobil atau rehab kantor maka harus diinventarisir sebagai aset kantor dan tidak boleh menjadi hak milik pribadi. Dan bila berupa uang tunai juga tidak masalah asalkan CSR tersebut dikembalikan pada kas negara". Ujarnya. Beuaty Contes CSR dapat dilakukan dengan mengkompetisikan beberapa lembaga perbankan. Mana diantara mereka yang lebih siap memberikan donasi yang cukup memadai ketika KPU membangun kometmen kerja sama dengan bank tersebut. "Beuaty Contes CSR ini tidak masalah dilakukan oleh KPU. Jika kita datang kekantor KPU Provinsi Jawa Timur, sebelah kanan kantor ada masjid berdiri megah. Itu hasil dari Beuaty Contes CSR. Pungkas pak Wima. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Boleh dikatakan Parmas menjadi standar Apriori keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan umum. Semakin tinggi Tingkat kehadiran pemilih dalam menggunakan hak suaranya, maka semakin tinggi pula agregat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, secara politik pun legitimasi peserta pemilu terpilih semakin kuat dan merepresentasikan aspirasi besar masyarakat. Namun pada sisi yang lain peran strategis Parmas tidak berbanding lurus dalam konteks penganggaran. "Positioning Parmas seringkali tragis dan dramatis. Dalam penyusunan anggaran porsinya terkadang tidak sebanding dengan peran strategisnya. begitu pula Bila tingkat partisipasi masyarakat tinggi, tak banyak apresiasi. Namun bila angkanya menurun, maka yang menjadi kambing Hitam ya Parmas". Ungkap Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosdikli & Parmas KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan presentasinya di forum Rakor Penyusunan Perencanaan dan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Dengan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur, Selasa (16/07/2019) sore ini di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Karena menjadi ujung tombak keberhasilan Pemilu" lanjut Gogot "kawan-kawan divisi Parmas harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program sosialisasi. Sebab itulah kenapa divisi Parmas harus terlibat secara intensif dalam penyusunan program dan anggaran Pilkada ini agar program yang terkait tahapan sosialisasi dapat terakomodir dalam anggaran". Ujarnya. Di sesi selanjutnya komisioner kelahiran Magetan ini menjelaskan paling tidak ada empat garis besar dimana orientasi program Parmas tidak boleh keluar darinya. Yakni Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Kampanye dan kehumasan. "Empat garis besar ini harus terkoneksi dan terintegrasi dengan semua tahapan pemilu agar dapat meningkatkan angka partisipasi". Tuturnya. Di Jawa timur tahun 2020 ada 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak. Salah satunya kabupaten Situbondo. Hadir dalam kegiatan Rakor tersebut, lima komisioner KPU Kabupaten Situbondo, sekretaris dan Kasubag Perencanaan. "Kami hadir lengkap di momen penting ini agar dapat memperoleh informasi terkait penyusun anggaran Pilkada dan bisa sharinh dgn kawan-kawan KPU Kab/kota lain. Ujar Marwoto ketua KPU Situbondo saat di konfirmasi melalui ponselnya. (Nw)

KPU-SITUBONDO. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2020 KPU Provinsi Dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Selasa (16 s/d 18/07/2019) hari ini di Bukit Daun Hotel and Resort Kabupaten Kediri. "Perlu kita apresiasi bersama bahwa kegiatan Rakor Penyusunan program dan anggaran Pilkada Serentak 2020 ini adalah kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan KPU Provinsi se-Indonesia belum ada yang melakukan kegiatan seperti ini. Jelas ini langkah proaktif dan progresivitas KPU Jatim dalam menyongsong Pilkada Serentak khususnya di provinsi Jawa Timur". Ungkap Chairul Anam, ketua KPU Jatim dalam sambutannya di pembukaan Rakor tersebut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. Lebih lanjut pak Anam begitu sapaan akrabnya menjelaskan kegiatan Rakor ini penting dan sangat krusial agar penyelenggaraan Pilkada nanti dapat berjalan sukses dan lancar. "Perlu adanya sinergitas dan konektivitas antara program, tahapan dan anggaran. Jangan sampai ada program dan tahapan namun tidak didukung oleh anggaran. Atau sebaliknya ada anggaran tapi tidak dapat diserap karena tidak ada program. Oleh sebab itu saya tegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis kegiatan yang bersifat integratif". Tegas pria yang juga mantan KPU Kota Surabaya ini. Diakhir sambutannya pak Anam, juga menjelaskan bahwa kegiatan dan tahapan penyusunan anggaran bukan hanya tupoksi divisi Keuangan dan divisi perencanaan saja. Tetapi juga harus dipahami dan digumuli bersama oleh semua divisi KPU Kabupaten/Kota. "Oleh karena itulah kenapa kami hari ini mengundang lima komisioner KPU Kab/kota, sekretaris dan Kasubag Perencanaan. Agar semua nya terlibat dan paham dalam penyusunan, penganggaran, dan bahkan sampai pada tahap realisasinya". Ujarnya. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Tanpa Korupsi Negara Kuat. Ungkapan ini tidak cukup menjadi slogan semata, tetapi harus menjadi bagian dari mindset kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” akan mengadakan serangkaian acara Sosialiasasi anti korupsi di Kabupaten Situbondo, 18 Juli hingga 21 Juli 2019. “dalam kegiatan ini mari kita berikhtiar menjadi tuan rumah yang baik. Menyiapkan segala hal yang perlu kita siapkan, agar rangkaian acara Roadshow KPK di Situbondo ini dapat berjalan lancar”. Ungkap Dadang Wigiarto, Bupati Situbondo dalam sambutan rapat koordinasi persiapan Roadshow KPK di aula Pemkab Situbondo, Senin (15/07/2019) hari ini. Lebih lanjut Bupati Situbondo dua periode ini menjelaskan bahwa kegiatan roadshow KPK di Situbondo akan melibatkan semua elemen masyarakat. Tidak hanya OPD, Partai politik, Pondok pesantren, bahkan hingga siswa-siswi disemua tingkatan. “Sosialisasi anti korupsi yang masif dan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat akan efektif untuk menanamkan sejak dini kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah kanker yang merusak bangsa”. Ujarnya. Dalam rakor tersebut Bupati memaparkan rangkain Roadshow KPK di Situbondo diantaranya Kamis, 16 Juli 2019 konferensi press, Jumat 19 Juli 2019 kegiatan edukasi siswa-siswi SMPT/MTS dan SMA/MA atau sederajat, Sabtu, 20 Juli 2019 kegiatan edukasi siswa TK/RA dan SD/MI dan Minggu, 21 Juli 2019 ada senam pagi bersama KPK di CFD (Car Free day). Sementara itu Marwoto, Ketua KPU Situboondo yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut menjelaskan bahwa KPK merupakan mitra strategis KPU dalam mensukseskan Pemilihan Umum yang bersih dari politik uang (money politic). Salah satu tujuan KPK dalam kegiatan tersebut adalah untuk memberi pengetahuan pencegahan korupsi agar para wakil rakyat ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “secara kelembagaan KPU Situbondo sangat apresiatif terhadap langkah proaktif KPK dalam upaya pembekalan pencegahan korupsi kepada para wakil rakyat, dalam konteks ini KPU Situbondo sudah menerima surat dari KPK nomor B/5669 tertanggal 8 Juli 2019, untuk mengundang Partai Politik dan calon anggota DPRD periode 2019-2024 nanti pada Jumat 19 Juli 2019 di DRPD Situbondo, dalam rangka pembekalan anti Korupsi kepad Partai Politik dan Calon Legislatif periode 2019-2024”. Ungkapnya. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Kabupaten Situbondo satu dari 19 Kab/Kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Dalam setiap event demokrasi elektoral tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dan terpanjang ketimbang tahapan pemilu lainnya. “tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tahapan terpanjang dalam tahapan-tahapan Pemilu kita. Oleh Sebab itu, program pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus terencana dan berkelanjutan. Jika daftar pemilihnya valid, faktual dan benar-benar sesuai dengan realitas dimasyarakat, maka dapat dipastikan Pemilihan umum yang akan diselenggarakan akan berkualitas”. Ungkap Chairul Anam, ketua KPU Provinsi Jawa Timur ketika memberikan sambutan dalam opening ceremony Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar pemilih dengan KPU Kab/Kota se Jawa Timur di aula kantor KPU Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/07/2019) kemaren. Lebih lanjut pria asal Sidoarjo ini menegaskan bahwa kedepan daftar pemilih harus benar-benar valid. Sebab invaliditas daftar pemilih akan menjadi pemicuh lahirnya sengketa-sengketa pemilu baik sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. “saya tegaskan kepada semua KPU Kab/Kota terutama 19 Kabupaten/Kota yang ada agenda Pilkada serentak tahun 2020, bahwa dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus benar-benar serius. Koordinasi dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk PPDP, PPS, dan PPK harus lebih diintensifkan. Koordinasi dengan semua stakeholder terkait, karena pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tidak akan berhasil bila tidak ada koordinasi yang baik dengan semua pihak”. Imbuh pak Anam dengan raut wajah serius. Sementara itu, Nurul Amalia Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur menuturkan bahwa point penting dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan saat ini adalah input data Daftar pemilih Khusus (DPK) kedalam sistem Sidalih. “KPU RI sudah menerbitkan surat nomor 942 tertanggal 25 Juni 2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Saya berharap semua KPU Kab/Kota sudah melaksanakan instruksi tersebut. Hanya saja perna saya tegaskan dalam proses pembukaan kota untuk mengambil formulir. A.DPK.KPU harus memenuhi ketentuan dalam surat KPU RI tersebut. Yakni harus berkoordinasi dengan Bawaslu, kepolisian setempat dan pihak terkait lainnya”. Jelas komisioner KPU Jatim yang tahun 2019 ini akan melaksanakan ibadah Haji ke haromain. Usman Hadi, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Situbondo yang hadir dalam agenda Rakor di Mojokerto ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa rakor yang berlangsung selama dua hari ini (10-11/07/2019) sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Kab/Kota. “apalagi Situbondo adalah satu dari 19 Kab/Kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020. Maka mulai saat ini kita harus sudah start memulai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sesuai amanah surat edaran KPU RI kita (KPU-Sit) sudah melaksanakan pembukaan kotak pada kamis (04/07/2019) lalu, dengan berkoordinasi dan dihadiri oleh Bawaslu, Kepolisian, Dispenduk-capil dan pihak terkait lainnya”. Ujar pri yang perna menjadi PPK kecamatan Kapongan ini. Selain dihadiri oleh Ketua KPU Jatim (Chairul Anam), acara rakor di Mojokerto ini juga dihadiri oleh Nurul Amalia (Divisi Datin), Gogot Cahyo Baskoro (Divisi Sosdikli Parmas) dan Miftaur Rozak (Divisi teknis). (Nw)

KPU-SITUBONDO. Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-73 diselenggarakan di Lapangan Kodam Brawija Surabaya, Rabu (10/07/2019) hari ini. Bagi lembaga penyelenggara Pemilu, moment HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019 ini terasa istimewa, sebab dapat dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota Se Jawa Timur. Dalam acara tersebut turut hadir, Marwoto Ketua KPU Kabupaten Situbondo dan Murtapik ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo. Terlihat juga jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Situbondo dan Ustad H. Yusron Safrawi, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Situbondo. Acara diawali dengan parade anggota Polri yang sangat memukau para hadirin. Setelah upacara perayaan HUT Bhayangkara, Gubenur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indarparawansa membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang hari ini tidak bisa hadir sebab disaat yang sama dijadwal menghadiri HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Silang Monas Jakarta dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup). “Pemerintah mengparesiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polri yang telah sukses ikut mengawal event-event besar dan spektakuler yang diselenggarakan dinegeri ini beberapa bulan yang lalu. Misalnya Seagame,  Paragame, Pemilu serentak 2019 dan Idul Fitri. Peran Polri sangat penting dan strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat kita”. Ungkap Gubenur saat membacakan sambutan presiden. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Gubenur Jatim, Presiden juga mengpresiasi kerja-kerja Polri dalam menangkal dan menanggulangi aksi-aksi terorisme, peredaran Narkoba, Ilegal Fishing, Ilegal Logging dan trafficking. Diakhir sambutannya Presiden juga menyampaikan apresiasinya pada jajaran TNI yang juga ikut membantu dan mendukung Polri menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu, Marwoto ketua KPU Situbondo saat dikonfirmasi menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara ke-73 kepada Polri dan mengapresiasi kinerja jajaran Polri terutama dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Situbondo. “apresiasi kami kepada jajaran Polri. Tanpa dukungan Polri kesuksesan Pemilu serentak 2019 sulit terbayangkan. Kedepan, apalagi menjelang Pilkada serempak tahun 2020, dimana Situbondo juga akan menyelenggaran. KPU dan Polri serta pihak terkait lainnya terus bersinergi menciptakan Pemilu damai dan aman”. Ujar Pria yang terlihat menggunakan odheng khas Situbondo ini. Senada dengan itu, Murtapik Ketua Bawaslu Situbondo yang terlihat menggunakan baju batik tulis khas Situbondo juga menyampaikan selamat HUT Bhayangkar ke-73. “dalam konteks penyelenggaran Pemilu, Bawaslu dan Polri sangat erat hubungannya. Terutama dalam hal penegakan hukum pemilu. Di Sentra Gakumdu, ada unsur Bawaslu, unsur Polri dan unsur Kejaksaan bersinergi mengawal penegakan hukum Pemilu. Saya berharap kedepan, terutama menjelang Pilkada Situbondo 2020 kerja sama antar stakeholder akan semakin erat dan sinergis dalam bingkai peraturan perundangan yang berlaku. Dirgahayu Polri”. Ungkap pria yang akrab dipanggil Lopa ini. (Nw)