Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketersedian anggaran yang cukup menjadi satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) yang adil dan demokrtis. Anggaran yang cukup adalah anggaran yang proporsional antara standart kebutuhan minimum pemilu dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks penganggaran pilkada Pemerintah daerah situbondo cukup proaktif dan siaga dalam mempersiapkan persiapan pesta demokrasi lima tahunan di kabupaten Situbondo ini. KPU Situbondo pun menyambut hangat inisiasi pemerintah daerah. Tertanggal 9 Maret 2019, ketua KPU Situbondo mengirim Rincian Anggaran Biaya (RAB) pemilihan bupati dan wakil bupati 2020. "Kita mengusulkan RAB 34,4 M untuk pilbup 2020". Ungkap Marwoto ketua KPU Situbondo yang membidangi divisi keuangan dan logistik. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa angka sebesar itu memang lebih tinggi dari RAB Pilbup tahun sebelumnya (2015-red), namun bukan tanpa argumen atau rasionalisasi yang jelas. "Kita ingin pilbup tahun mendatang ini, lebih greget dan wau gitu. Masak launching pilbup 2020 hanya mau pukul kentongan seperti pilbup sebelumnya. Coba lihat launching pilbup ditetangga sebelah, meriah kan...!!". Selorohnya sambil tertawa. Imron Rosadi sekretaris KPU Situbondo ketika dikonfirmasi via telpon menjelaskan bahwa angka RAB sebesar itu melalui proses pengkajian dan pembahasan yang panjang. "Berkali-kali kita bahas, kita plototi draf RAB pilbup ini baik di tingkatan KPU sendiri bersama Tim anggaran dan komisioner KPU. Bahkan sudah kita bahas bersama badan anggaran (Banggar) DPRD situbondo, dan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Situbondo. Sudah tak terhitung berapa kali kita merevisi RAB ini. Bahkan hari ini (25/6/2019) tim anggaran KPU situbondo masih membahas draf RAB Pilbup bersama komisioner KPU Situbondo". Ujar pria hitam manis ini. Imron mengakui RAB pilbup 2020 masih berupa draf usulan KPU pada pemerintah daerah. "Ini hanya draf usulan RAB, nanti kita kirim pada pemerintah daerah. Harapan kita pemerintah harus koperatif lha dengan apa yang kita usulkan". Tegasnya. (Nw)

Saat pagi cerah, angin sejuk perlahan menyentuh wajah-wajah penuh senyum bahagia. Matahari pun mulai menampakkan hidungnya. Pukul 07.00 WIB jam dinding berdentang dikantor KPU Situbondo. Semua aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendukung dan jajaran komisioner segera berkumpul dihalaman. Inilah rutinitas KPU diawal pekan. Apel pagi. Pagi ini (senin, 24/6/2019), bapak Usman Hadi, S.HI Divisi Data dan teknis KPU Situbondo yang bertugas sebagai inspektur. Tugas sebagai inspektur dijadwal secara bergiliran di jajaran komisioner. Setiap kegiatan apel pagi dihadiri paling tidak oleh dua komisioner, kecuali apel pagi tanggal 17 setiap bulannya. Sesuai dengan keputusan dann kesepakatan dalam rapat pleno KPU Situbondo, apel pagi ditanggal tersebut dihadiri oleh semua komisioner. “team work yang kuat, solid dan handal merupakan kunci dari keberhasilan sebuah organisasi apapun dalam meraih visi. Dan team work hanya dapat terwujud dari pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, profesional, berbagi peran sesuai Tupoksinya dan mau untuk saling menguatkan dan melengkapi antara satu dengan lainnya”. Pesan mas Usman, begitu beliau akrab disapa, dalam arahannya. Pria yang perna bergelut di PPK kecamatan Kapongan dua periode ini juga menegaskan bahwa kedisiplinan, kecermatan dan bekerja sepenuh waktu menjadi variabel penting dalam kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum. “apalagi beberapa bulan lagi, kita (KPU-red) akan memasuki tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2020. Mari kita tingkatkan soliditas team, profesionalitas kerja dan menumbuhkan dedikasi kita bersama dalam mewujudkan pemilihan umum yang adil, demokratis dan berintegritas”. Ungkap Usman dalam closing statmetnnya. Kegiatan apel pagi hari ini meskipun berlangsung singkat sekitar 20 menit, namun berjalan lancar dan hikmat. Ketika dikonfirmasi, Imron Rosadi, Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa kegiatan apel pagi merupakan rutinitas setiap hari senin di lingkungan Kantor KPU Situbondo. “saya berharap semua keluarga besar KPU mulai jajaran komisioner, sekretaris, ASN dan tenaga pendukung lainnya untuk konsisten mengikuti kegiatan ini. Paling tidak keaktifan dalam mengikuti apel pagi menjadi indikator kedisiplinan dan peningkatan kinerja kita bersama”. Tuturnya. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Senin (24/6/2019) Sekretaris KPU Kabupaten situbondo menyerahkan kelengkapan dokumen usulan santunan kecelakaan kerja pemilu badan adhoc tahun 2019 kepada KPU RI. Bersama beberapa staf Pak sek begitu beliau akrab disapa menyerahkan dokumen usulan yang sudah diverifikasi sebelumnya. “ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal suksesnya santunan bagi rekan-rekan badan adhoc yang mengalami kecelakan kerja pada pemilu 2019”. Ungkap pria asal kecamatan Mangaran ini. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, untuk Kabupaten Situbondo ada 30 orang yang diusulkan sebagai penerima santunan kecelakaan kerja pemilu 2019. “ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang sakit kategori berat dan dua orang sakit kategori ringan. Jadi total ada 30 orang”. Jelasnya. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, KPU RI melalui Biro SDM sudah melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen santunan kecelakaan kerja yang di usulkan KPU Kab/Kota se Jawa Timur di Jember. Kamis s/d Jumat (20-21/6/201) kemaren. Namun ada beberapa KPU Kab/Kota yang harus merevisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam pengajuaan usulan tersebut. KPU RI memberikan waktu toleransi, hari ini (24/6/2019) dokumen usulan tersebut harus sudah disampaikan ke KPU RI. Saat dikonfirmasi bagaimana proses pencairan santunan kecelakan kerja pemilu tersebut, Divisi SDM & Parmas KPU Situbondo, Imam Nawawi menyebutkan “Pencairan akan melalui rekening masing-masing penerima. Dan untuk yang wafat akan melalui rekening ahli warisnya. Pencairan akan segera diproses setelah kelengkapan administrasi divalidasi dan di SK-kan oleh KPU RI”. Jelas pria kecamatan kendit ini. “pengawalan ini harus kita lakukan, agar rekan-rekan yang mengalami kecelakan kerja pemilu 2019 di badan adhoc dapat menerima santunan ini sesuai dengan haknya. Alhamdulillah dokumen usulan tersebut hari ini langsung disampaikan oleh Pak Sek di KPU RI”. Ujar Marwoto, ketua KPU Situbondo. Lebih lanjut pria yang dikenal supel ini menegaskan “tidak hanya mengawal proses usulan kepada KPU RI, kita juga siap memastikan bahwa santunan kecelakan kerja pemilu tersebut akan diterima oleh orang-orang yang sudah terterah dalam daftar usulan”. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat mengikat. Yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Paska gelar persidangan PHPU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang putusan majelis hakim yang dibacakan pada tanggal 28 Juni 2019 besok, MK akan menggelar episod selanjutnya. Yakni sidang PHPU pemilihan calon legislatif tahun 2019. Terkait hal tersebut KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU Kab/Kota se Jatim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penyiapan Kronologi dan daftar alat bukti atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dua hari ini (24/6/2019) bertempat di Hotel Mojopahit Surabaya. “KPU harus membuktikan di sidang MK berdasarkan data dan fakta-fakta yang akurat, bahwa proses dan hasil pemilihan umum tahun 2019 ini sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saya yakin kawan-kawan KPU Kab/Kota sudah bekerja keras untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, profesional dan berintegritas”. Ungkap Chairul Anam ketua KPU Jawa Timur dalam sambutannya. Dalam closing statmentnya Anam menambahkan “kita pastikan KPU dalam penyelenggaraan pemilu sudah on the track”. Sementara M. Arbayanto, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Timur dalam uraiannya menjelaskan bahwa Pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK (buku register perkara konstitusi) akan terbit tanggal 1 Juli 2019. “sidang pemerikasaan awal nanti akan digelar tanggal 9-12 Juli 2019. Oleh karena itu, saya berharap KPU Kab/Kota se Jatim yang masuk list sengkata PHPU, untuk mempersipakan segala sesuatunya. Terutama terkait Kronologi dilapangan dan dokumen penting lainnya yang dapat menjadi alat bukti otentik seperti from C1, C1 plano, DAA1, DA1, DB2. Disamping mempersiapkan alat bukti, kawan-kawan KPU Kab/Kota siap bersaksi didepan Mahkamah untuk menjawab dalil-dalil dari Pemohon”. Ujar pria jebolan Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang ini. Samsul Hidayat, divisi hukum dan pengawasan KPU Situbondo yang hadir dalam agenda rakor tersebut, ketika dikonfirmasi menyatakan “kami akan memanfaatkan rakor yang berlangsung dua hari ini sebagai konsolidasi data. Situbondo ada beberapa TPS yang menjadi objek sengkata PHPU. Tapi intinya KPU Situbondo siap menghadapi PHPU di MK”. Ujar pria berkacamata asal Besuki. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Dalam rangkah menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Juli mendatang, KPU kabupaten Situbondo melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) dengan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) hari ini (jumat, 21/6/2019). Rakor yang dilaksanakan di aula kantor KPU Situbondo ini menghadirkan ketua dan Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se kabupaten Situbondo. Ketika dikonfirmasi, Samsul Hidayat, divisi hukum dan pengawasan KPU Situbondo mengatakan "rakor ini sangat mendesak dilaksanakan, mengingat sidang Pileg 2019 akan segara digelar Juli mendatang". Lebih lanjut samsul menegaskan bahwa konsolidasi data internal KPU penting dilakukan. Agar nantinya data-data, berkas dan alat bukti lain dapat disajikan secara lengkap dan otentik. Dalam keterangannya Divisi hukum KPU Situbondo asala kecamatan Besuki ini memaparkan di situbondo ada sejumlah TPS yang menjadi objek sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. "Saya berharap rakor hari ini dapat dimaksimalkan oleh rekan-rekan PPK untuk memverifikasi dan menvalidasi data C1 dan lainnya dengan SITUNG yang sudah diunggah oleh KPU situbondo". Pesan Marwoto ketua KPU Situbondo dalam sambutannya. Saat diwawancarai oleh awak media, pria asal Kilensari panarukan ini menyampkan apresiasi nya kepada para peserta pemilu yang telah menggunakan haknya menggugat melalui ke MK. "Sengketa PHPU merupakan upaya hukum yang sudah disediakan oleh regulasi kepemiluan kita. Jadi KPU Sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus siap sedia dalam menyiapkan semua dokumen alat bukti yang harus disiapkan dalam gelar persidangan nanti". Ujuarnya. (Nw)

Sebagai bentuk respek dan keseriusan KPU terkait pemberian santunan kecelakaan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK, PPS dan KPPS, KPU provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama KPU Kab/Kota se jawa timur, sekarang (kamis/20/6/2019). Rakor yang dihadiri oleh komisioner KPU kab/kota Div. SDM & Parmas dan juga oleh sekretaris se Jawa Timur ini bertempat di Hotel Dafam Jember. Acara opening sesuai jadwal yang ada mestinya dimulai tepat pada pukul 15.00 WIB. Namun karena alasan lain hal, acara baru mulai pada pukul 15.27 WIB. Opening seremony di awali dengan menyanyikan lagu indonesia raya secara hikmat. Kemudian sambutan selamat datang oleh ketua KPU kabupaten Jember. Dan selanjutnya dibuka oleh ketua KPU Jawa timur, bapak Khairul Anam. "KPU berkometmen untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data-data atau berkas yang diperlukan dalam proses pemberian santunan. Ini merupakan bentuk respek KPU pada pahlawan-pahlawan demokrasi itu". Ujar pak Anam, begitu beliau akrab dipanggil dalam sambutannya. Lebih lanjut pak Anam menjelaskan proses pengadministrasian santunan ini memang agak rumit dan melelahkan. "Di jawa timur baru satu penerima yang tuntas dalam proses penyaluran dan pencariannya. Itu di Tulungagung, yang lainnya belum clear". Sambungnya. Di kesempatan berikutnya, ibu Roehani, komisioner KPU Jawa Timur Div. SDM dan Litbang menambahkan "saya berharap setelah rakor ini, seluruh problem pengadministrasian santuan kecelakaan kerja ini dapat tuntas dan beres". Rakor perdana Div SDM & Parmas KPU kab/kota paska di lantik kamis 13 Juni 2019 di Surabaya ini, boleh dibilang cukup istimewa karena dihadiri oleh Biro SDM KPU RI. Beberapa komisioner kpu Jatim yang terliha hadir diacara ini adalah pak Khairul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Abd Rozaq, Roehani, Nurul Amaliah dan pak Bima sekretaris KPU Jatim. Hadir pula Imam Nawawi Div SDM & Parmas KPU situbondo dan Imron Rosadi, sekretaris KPU situbondo "untuk situbondo ada 30 orang yang kami usulkan pada KPU RI. Dan sudah kami verifikasi berkas-berkasnya. kami akan terus bekerja keras agar program santuan kecelakaan kerja pada teman-teman penyelenggara pemilu selesai dan tuntas". Ungkapnya. (Nw).