Berita Terkini

Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

kab-situbondo.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Ancol Beach City, Jakarta, pada tanggal 1-3 Desember 2022 (2/12/2022) Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 menjelang pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun 2024 mendatang. Kepala Negara Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan memaparkan lima arahan penting. Arahan pertama, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. "Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," ujar Presiden. Arahan kedua, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. "Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi keributan-keributan di lapangan," tutur Presiden. Arahan ketiga, Presiden menginstruksikan KPU untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Menurut Presiden, KPU memiliki tugas penting untuk mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia. "Dari tingkatan paling bawah sampai atas bekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik," ungkap Presiden. Arahan keempat, Presiden meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Presiden mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian sehingga semua pihak harus tetap hati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan. "Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus," ucap Presiden. Terakhir, Presiden menginstruksikan KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Presiden ingin KPU mengajak para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai, jujur, dan berintegritas. "Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito. Turut Hadir dari KPU Mojokerto Anggota, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural KPU Mojokerto. (JA)   Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2 Desember 2022

Sebanyak 642 Pendaftar PPK mendaftar Melalui Akun SIAKBA

kab-situbondo.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, menerima sebanyak 642 pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas untuk kelancaran Pemilu 2024. "Sampai proses pendaftaran ditutup pada Selasa 29 November kemarin, jumlah pendaftar PPK untuk Kabupaten Situbondo yang mendaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan 'Adhoc' (SIAKBA) mencapai aplikasi 642 orang," ujar Muhammad Yoga Iswara, Operator Utama aplikasi SIAKBA, Rabu (29/11) di Ruang Helpdesk SIAKBA KPU Situbondo. Lanjut, Yoga (sapaan hariannya) merinci dari pendaftar 642 orang tersebut, sebanyak 438 laki-laki, 169 perempuan, dan 35 orang tidak mengisi berkas biodata. Lebih lanjut, dari jumlah itu, Yoga juga menunjukkan data pendaftar calon anggota PPK yang mendaftar dari 17 Kecamatan yanga ada di Kabupaten Situbondo Kecamatan Arjasa sebanyak 30 orang Kecamatan Asembagus sebanyak 47 orang Kecamatan Banyuglugur sebanyak 30 orang Kecamatan Banyuputih sebanyak 23 orang Kecamatan Besuki sebanyak 55 orang Kecamatan Bungatan sebanyak 48 orang Kecamatan Jangkar sebanyak 39 orang Kecamatan Jatibanteng sebanyak 35 orang Kecamatan Kapongan sebanyak 41 orang Kecamatan Kendit sebanyak 23 orang Kecamatan Mangaran sebanyak 30 orang Kecamatan Mlandingan sebanyak 40 orang Kecamatan Panarukan sebanyak 45 orang Kecamatan Panji sebanyak 58 orang Kecamatan Situbondo sebanyak 40 orang Kecamatan Suboh sebanyak 34 orang Kecamatan Sumbermalang sebanyak 25 orang Ketua KPU Situbondo, Marwoto sangat mengapresiasi antusias warga Kabupaten Situbondo yang mendaftarkan diri sebagai calon Anggota PPK pada Pemilu 2024. Adapun jumlah kebutuhan PPK yang dibutuhkan oleh KPU Situbondo adalah 85 orang terpilih atau lima orang untuk setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo. "Saya mengapresiasi kepada para pendaftar calon anggota PPK di Kabupaten Situbondo yang akan membantu KPU untuk mensukseskan perhelatan Pemiluhan Umum tahun 2024 mendatang” kata Marwoto. Lanjut, ia juga mengatakan bahwa setelah proses pendaftaran ditutup, KPU Situbondo akan melakukan pemeriksaan administrasi. Sementara hasilnya akan diumumkan pada 2 Desember 2022. "Bagi calon pendaftar yang lolos seleksi administrasi, nantinya akan mengikuti tes tulis CAT yang akan dilaksanakan 7 Desember 2022 di SMKN 1 Panji," ujarnya.   “Dari hasil CAT itu, KPU akan mengambil 255 orang untuk seluruh kecamatan berdasarkan rangking untuk kemudian mengikuti tes wawancara pada tanggal 7 Desember mendatang. Sehingga tiap kecamatan akan diambil 15 orang calon PPK” imbuh pria asal Panarukan tersebut. Lalu, dari hasil wawancara itu, kemudian akan diambil 10 orang, dimana lima di antaranya sebagai anggota PPK dan lima lainnya untuk pergantian antar waktu (PAW). Sesuai jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), anggota PPK tersebut akan dilantik pada 4 Januari 2023. (Qz)

Ketua KPU Jatim Berikan Sambutan di Acara Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilu 2024

kab-situbondo.kpu.go.id – Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam memberikan sambutan pada aacara Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 untuk PPNPN Komisi Pemilihan Umum se Jawa Timur, Senin (28/11) di Hotel JW Marriot Surabaya. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa PPNPN merupakan bagian penting dari keluarga besar KPU dan merupakan ujung tombak dari KPU. Selain itu, Anam (sapaan hariannya) mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan semata-mata hanya untuk meneguhkan kembali tugas-tugas yang diamanahkan. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk meneguhkan kembali tugas tugas kita Bersama untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024.” Tegas Anam. Selain itu, Ketua KPU Jatim berharap agar pasca pelaksanaan kegiatan ini etos kerja PPNPN bertambah. “Kami berharap agar etos kerja atau attitude dapat meningkat dan bagaimana semangat untuk bekerja dan memberikan yang terbaik juga ikut meningkat” pungkasnya. (Qz)  

Persiapkan Verfak Perbaikan KPU Kabupaten Situbondo Gelar Rakor dengan Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten Situbondo

Situbondo, kab-situbondo.kpu.go.id - Senin  siang (22/11) KPU Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 , bertempat di Rumah makan lesehan Karisma Pantai Pathek, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Rakor dimulai pukul 13.00 WIB.s/d selesai dengan peserta Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Iwan Suryadi, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Samsul Hidayat, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Situbondo beserta jajaran staff. Rapat dibuka oleh plh. Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Samsul Hidayat, dan setelah selesai sambutan Rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Situbondo. Disampaikan bahwa Verifikasi Faktual ini dilakukan terhadap anggota yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi Administrasi. Dipaparkan apa saja yang nanti diperlukan pada saat melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dari partai politik yang pada saat verifikasi factual awal masih belum memenuhi syarat. Acara di akhiri dengan sesi tanya jawab dan setelah itu ditutup oleh plh. Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Samsul Hidayat. (HK)

KPU Situbondo Ikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)

kab-situbondo.kpu.go.id – KPU Situbondo mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Selasa (15/11) di Hotel JW Marriot Solo. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Teknis serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) dipetakan berdasarkan masing-masing provinsi. Dalam pengenalan fungsi aplikasi SIDAPIL dijelaskan secara detail oleh Operator SIDAPIL KPU Provinsi Jawa Timur (Riski). Dalam pemaparannya, operator KPU Jawa Timur menyampaikan Kembali hasil Bimtek yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Beberapa hal yang dijelaskan oleh operator KPU Provinsi Jawa Timur meliputi; Fitur-fitur pada aplikasi SIDAPIL. Mencoba memetakan daerah pemilihan (dapil) sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Adapun jumlah rancangan yang akan diupload pada aplikasi SIDAPIL maksimal 3 rancangan. Racangan 1 merupakan hasil penataan DAPIL pada pemilu tahun 2019 sedangkan 2 rancangan siasanya adalah rencana penataan DAPIL yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang. Memaparkan bahwa 7 prinsip penataan dapil sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 secara otomatis telah teranalisis dalam Aplikasi SIDAPIL. Mencoba mengeluarkan BA rancangan hingga BA penetapan DAPIL melalui aplikasi  

Inilah Sambutan Ketua KPU RI di Acara Bimtek Penataan Dapil

kab-situbondo.kpu.go.id – Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari hadir dan turu memberikan arahan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se Indonesia yang turur hadir dalam acara Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024 Serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Senin (14/11) di Hotel Grand Mercure Solo. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan dan penataan dapil untuk DPR sudah memiliki instrumen hukum yang jelas. “Penyusunan dan penataan dapil untuk DPR sudah ada instrumen hukumnya” ujar Ketua KPU RI Selain itu, berkenaan dengan penataan daerah pemilihan yang tahapannya sebentar lagi akan dilaksanakan, Hasyim Asy’ari mengatakan sekaligus mengingatkan bahwa Perubahan dapil akan berdampak kepada masyarakat, kepada siapa harus mengadu apabila dapilnya berubah ubah. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa terjadinya system penataan dapil yang akan dilakukan yakni pada proses penataan (rancangan) dapil. “Pada tahun 2022 ini penataan dapil mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun ini, Kabupaten/Kota akan mempresentasikan 2x konsep dapilnya. Pertama, menyampaikan konsep awal tentang penataan dapil. Kedua, menyampaikan hasil uji publik terhadap penataan dapil kepada pimpinan KPU RI.” Ujar Ketua KPU RI. (Qz)