Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Tanggal 1 Juli 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwal akan menerbitkan buku register perkara konstitusi (BRPK) Perselisihan Hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan umum legislatif tahun 2019. Jelang gelar perkara HPPU Pileg di MK, KPU Situbondo melakukan konsolidasi internal, terutama penyusunan daftar alat bukti (DAB) dan kronologi fakta-fakta di lapangan. Rapat koordinasi konsolidasi internal dilaksanakan di ruang ketua KPU Situbondo, rabu (26/6/2019) hari ini, dihadiri oleh lima komisioner lengkap KPU, sekretaris dan jajaran Kasubag teknis dan Kasubag Hukum dan pengawasan KPU Situbondo. “PHPU ini adalah tanggung-jawab semua komisioner, bukan hanya divisi hukum saja. Oleh sebab itu kenapa kita harus bersama-sama dengan jajaran sekretariat dan kasubag mengawal proses PHPU di MK”. Jelas Marwoto, ketua KPU Situbondo saat membuka rapat koodinasi tadi pagi. Lebih lanjut ketua KPU meminta agar Divisi dan Kasubag Hukum mepresentasikan kepada forum apa saja yang sudah dihasilkan dari Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi Jawa Timur. Seperti yang telah diberitakan bahwa KPU Jatim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan KPU Kab/Kota se Jawa Timur kemaren (24-25/6/2019) di Hotel Mojopahit Surabaya. Dalam pemaparannya, Samsul Hidayat, divisi hukum dan pengawasan menjelaskan bahwa untuk Situbondo ada total 100 TPS yang menjadi objek sengketa PHPU Pileg di MK. “adapun rinciannya sebagai berikut. Untuk Partai Demokrat (DPR RI) ada 72 TPS yang tersebar di 52 desa di 16 kecamatan. Untuk Partai Nasdem (DPRD Jatim) ada 26 TPS di 16 Desa di  6 Kecamatan. Untuk Nasdem (DPRD Kabupaten) ada 2 TPS di 2 desa di 1 Kecamatan”. Ungkap pria mantan ketua PPK Besuki ini. Paska terbitnya BRPK dari MK, KPU harus sudah menyiapkan alat-alat bukti yang perlu disajikan dipersidangan MK. “dokumen C1, C1 plano, DAA1, DA1, DB dan dokumen penting lainya harus kita siapkan. Dokumen tersebut difotocopy rangkap 6, sesuai jumlah TPS yang menjadi objek sengkata PHPU. Bisa dibayangkan, ini bisa satu becak dokumennya saja”. Selorohnya sambil tersenyum lebar. Ketika dikonfirmasi terkait kesiapan KPU jelang PHPU di MK “intinya KPU siap menjawab semua yang didalilkan oleh Pemohon. KPU yakin hasil pemilihan umum 2019 ini sudah sesuai dan penyelenggaraannya pun melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang”. Imbuhnya. (Nw).

kab-situbondo.kpu.go.id - Layak untuk diapresiasi apa yang dilakukan PPK kecamatan panarukan. Evaluasi pemilihan umum tahun 2019 yang diformat acara halal bihalal ini diselenggarakan Selasa (25/6/2019) hari ini, disalah satu Cafe di Sumberkolak Situbondo. Hadir dalam kesempatan acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, terlihat perwakilan Camat, Danramil, Kapolsek Kecamatan Panarukan dan PPS se kecamatan Panarukan beserta perwakilan KPPS. Forum evaluasi sekaligus halal bihal ini juga dihadiri oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, Marwoto, SE. “dalam forum yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Baik kepada pimpinan kecamatan, pak camat, pak danramil dan kapolse beserta jajaran yang telah ikut membantu kami wa bil khusus dalam hal keamanan dan pengamanan. Sehingga pemilihan umum baik pemilihan Presiden dan wakil presiden maupun pemlihan anggota legislatif dapat berjalan lancar dan keadaan kondusif seperti yang kita rasakan ini. Dan lupa juga kepada sahabat penyelenggara badan adhoc, baik di tingkatan PPS maupun KPPS. Tanpa perjuangan dan dedikasi kalian, mustahil pemilu dapat berjalan sesuai dengan harapan”. Ujar Moh. Hafidz ketua PPK Panarukan dalam sabutan selamat datangnya. Sementara itu, Marwoto dalam sambutannya sangat mengapresiasi langkah PPK Panarukan yang menginisiasi kegiatan evaluasi pileg 2019. “ini patut diapresiasi oleh teman-teman PPK lainnya. Membangun kebersamaan dan kemitraan dengan stakeholder (pemangku kebijakan) harus terus dibangun baik pada saat tahapan pemilu maun pun paska pemilu”. Lebih lanjut pria yang mendapat amanah menjabat ketua KPU dua periode ini menyampaikan belasungkawa kepada semua badan adhoc yang mengalami kecelakan kerja di pemilu 2019. Mengingat ada satu ketua KPPS di desa Kilensari kecamatan Panarukan yang meninggal dunia. “KPU berkometmen akan memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Kelengkapan dokumennya kemaren (24/6/2019) sudah diantar langsung oleh pak Sekretaris ke KPU RI. Mereka adalah pahlawan-pahlawan demokrasi. Mari kita doakan semoga arwahnya di terima disisiNya. Amin”. Ungkapnya. Dikesempatan acara tersebut, PPK Panarukan juga memberikan penghargaan kepada PPS-PPS terbaik se kecamatan panarukan. “ada beberapa kreteria penilaian (asisment) yang dilakukan PPK  Panarukan. Di antaranya aspek teknis-administratif, aspek kehumasan, aspek dedikatif dan aspek integritas penyelenggaraan pemilu serta aspek lainya”. Ujar Moh. Hafidz ketua PPK Panarukan. Adapun PPS yang mendapatkan reward dari PPK adalah PPS Pawoan (rangking 1), PPS Kilensari (rangking 2) dan PPS Alasmalang (rangking 3). Piagam penghargaan langsung diberikan oleh ketua KPU Situbondo. “prestasi ini harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Apalagi situbondo akan menggelar pilbup tahun 2020. Saya berharap PPK Panarukan menjadi yang is the best. Pungkasnya. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketersedian anggaran yang cukup menjadi satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) yang adil dan demokrtis. Anggaran yang cukup adalah anggaran yang proporsional antara standart kebutuhan minimum pemilu dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks penganggaran pilkada Pemerintah daerah situbondo cukup proaktif dan siaga dalam mempersiapkan persiapan pesta demokrasi lima tahunan di kabupaten Situbondo ini. KPU Situbondo pun menyambut hangat inisiasi pemerintah daerah. Tertanggal 9 Maret 2019, ketua KPU Situbondo mengirim Rincian Anggaran Biaya (RAB) pemilihan bupati dan wakil bupati 2020. "Kita mengusulkan RAB 34,4 M untuk pilbup 2020". Ungkap Marwoto ketua KPU Situbondo yang membidangi divisi keuangan dan logistik. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa angka sebesar itu memang lebih tinggi dari RAB Pilbup tahun sebelumnya (2015-red), namun bukan tanpa argumen atau rasionalisasi yang jelas. "Kita ingin pilbup tahun mendatang ini, lebih greget dan wau gitu. Masak launching pilbup 2020 hanya mau pukul kentongan seperti pilbup sebelumnya. Coba lihat launching pilbup ditetangga sebelah, meriah kan...!!". Selorohnya sambil tertawa. Imron Rosadi sekretaris KPU Situbondo ketika dikonfirmasi via telpon menjelaskan bahwa angka RAB sebesar itu melalui proses pengkajian dan pembahasan yang panjang. "Berkali-kali kita bahas, kita plototi draf RAB pilbup ini baik di tingkatan KPU sendiri bersama Tim anggaran dan komisioner KPU. Bahkan sudah kita bahas bersama badan anggaran (Banggar) DPRD situbondo, dan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Situbondo. Sudah tak terhitung berapa kali kita merevisi RAB ini. Bahkan hari ini (25/6/2019) tim anggaran KPU situbondo masih membahas draf RAB Pilbup bersama komisioner KPU Situbondo". Ujar pria hitam manis ini. Imron mengakui RAB pilbup 2020 masih berupa draf usulan KPU pada pemerintah daerah. "Ini hanya draf usulan RAB, nanti kita kirim pada pemerintah daerah. Harapan kita pemerintah harus koperatif lha dengan apa yang kita usulkan". Tegasnya. (Nw)

Saat pagi cerah, angin sejuk perlahan menyentuh wajah-wajah penuh senyum bahagia. Matahari pun mulai menampakkan hidungnya. Pukul 07.00 WIB jam dinding berdentang dikantor KPU Situbondo. Semua aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendukung dan jajaran komisioner segera berkumpul dihalaman. Inilah rutinitas KPU diawal pekan. Apel pagi. Pagi ini (senin, 24/6/2019), bapak Usman Hadi, S.HI Divisi Data dan teknis KPU Situbondo yang bertugas sebagai inspektur. Tugas sebagai inspektur dijadwal secara bergiliran di jajaran komisioner. Setiap kegiatan apel pagi dihadiri paling tidak oleh dua komisioner, kecuali apel pagi tanggal 17 setiap bulannya. Sesuai dengan keputusan dann kesepakatan dalam rapat pleno KPU Situbondo, apel pagi ditanggal tersebut dihadiri oleh semua komisioner. “team work yang kuat, solid dan handal merupakan kunci dari keberhasilan sebuah organisasi apapun dalam meraih visi. Dan team work hanya dapat terwujud dari pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, profesional, berbagi peran sesuai Tupoksinya dan mau untuk saling menguatkan dan melengkapi antara satu dengan lainnya”. Pesan mas Usman, begitu beliau akrab disapa, dalam arahannya. Pria yang perna bergelut di PPK kecamatan Kapongan dua periode ini juga menegaskan bahwa kedisiplinan, kecermatan dan bekerja sepenuh waktu menjadi variabel penting dalam kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum. “apalagi beberapa bulan lagi, kita (KPU-red) akan memasuki tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2020. Mari kita tingkatkan soliditas team, profesionalitas kerja dan menumbuhkan dedikasi kita bersama dalam mewujudkan pemilihan umum yang adil, demokratis dan berintegritas”. Ungkap Usman dalam closing statmetnnya. Kegiatan apel pagi hari ini meskipun berlangsung singkat sekitar 20 menit, namun berjalan lancar dan hikmat. Ketika dikonfirmasi, Imron Rosadi, Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa kegiatan apel pagi merupakan rutinitas setiap hari senin di lingkungan Kantor KPU Situbondo. “saya berharap semua keluarga besar KPU mulai jajaran komisioner, sekretaris, ASN dan tenaga pendukung lainnya untuk konsisten mengikuti kegiatan ini. Paling tidak keaktifan dalam mengikuti apel pagi menjadi indikator kedisiplinan dan peningkatan kinerja kita bersama”. Tuturnya. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Senin (24/6/2019) Sekretaris KPU Kabupaten situbondo menyerahkan kelengkapan dokumen usulan santunan kecelakaan kerja pemilu badan adhoc tahun 2019 kepada KPU RI. Bersama beberapa staf Pak sek begitu beliau akrab disapa menyerahkan dokumen usulan yang sudah diverifikasi sebelumnya. “ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal suksesnya santunan bagi rekan-rekan badan adhoc yang mengalami kecelakan kerja pada pemilu 2019”. Ungkap pria asal kecamatan Mangaran ini. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, untuk Kabupaten Situbondo ada 30 orang yang diusulkan sebagai penerima santunan kecelakaan kerja pemilu 2019. “ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang sakit kategori berat dan dua orang sakit kategori ringan. Jadi total ada 30 orang”. Jelasnya. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, KPU RI melalui Biro SDM sudah melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen santunan kecelakaan kerja yang di usulkan KPU Kab/Kota se Jawa Timur di Jember. Kamis s/d Jumat (20-21/6/201) kemaren. Namun ada beberapa KPU Kab/Kota yang harus merevisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam pengajuaan usulan tersebut. KPU RI memberikan waktu toleransi, hari ini (24/6/2019) dokumen usulan tersebut harus sudah disampaikan ke KPU RI. Saat dikonfirmasi bagaimana proses pencairan santunan kecelakan kerja pemilu tersebut, Divisi SDM & Parmas KPU Situbondo, Imam Nawawi menyebutkan “Pencairan akan melalui rekening masing-masing penerima. Dan untuk yang wafat akan melalui rekening ahli warisnya. Pencairan akan segera diproses setelah kelengkapan administrasi divalidasi dan di SK-kan oleh KPU RI”. Jelas pria kecamatan kendit ini. “pengawalan ini harus kita lakukan, agar rekan-rekan yang mengalami kecelakan kerja pemilu 2019 di badan adhoc dapat menerima santunan ini sesuai dengan haknya. Alhamdulillah dokumen usulan tersebut hari ini langsung disampaikan oleh Pak Sek di KPU RI”. Ujar Marwoto, ketua KPU Situbondo. Lebih lanjut pria yang dikenal supel ini menegaskan “tidak hanya mengawal proses usulan kepada KPU RI, kita juga siap memastikan bahwa santunan kecelakan kerja pemilu tersebut akan diterima oleh orang-orang yang sudah terterah dalam daftar usulan”. (Nw)

kab-situbondo.kpu.go.id - Sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat mengikat. Yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Paska gelar persidangan PHPU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang putusan majelis hakim yang dibacakan pada tanggal 28 Juni 2019 besok, MK akan menggelar episod selanjutnya. Yakni sidang PHPU pemilihan calon legislatif tahun 2019. Terkait hal tersebut KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU Kab/Kota se Jatim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penyiapan Kronologi dan daftar alat bukti atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dua hari ini (24/6/2019) bertempat di Hotel Mojopahit Surabaya. “KPU harus membuktikan di sidang MK berdasarkan data dan fakta-fakta yang akurat, bahwa proses dan hasil pemilihan umum tahun 2019 ini sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saya yakin kawan-kawan KPU Kab/Kota sudah bekerja keras untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, profesional dan berintegritas”. Ungkap Chairul Anam ketua KPU Jawa Timur dalam sambutannya. Dalam closing statmentnya Anam menambahkan “kita pastikan KPU dalam penyelenggaraan pemilu sudah on the track”. Sementara M. Arbayanto, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Timur dalam uraiannya menjelaskan bahwa Pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK (buku register perkara konstitusi) akan terbit tanggal 1 Juli 2019. “sidang pemerikasaan awal nanti akan digelar tanggal 9-12 Juli 2019. Oleh karena itu, saya berharap KPU Kab/Kota se Jatim yang masuk list sengkata PHPU, untuk mempersipakan segala sesuatunya. Terutama terkait Kronologi dilapangan dan dokumen penting lainnya yang dapat menjadi alat bukti otentik seperti from C1, C1 plano, DAA1, DA1, DB2. Disamping mempersiapkan alat bukti, kawan-kawan KPU Kab/Kota siap bersaksi didepan Mahkamah untuk menjawab dalil-dalil dari Pemohon”. Ujar pria jebolan Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang ini. Samsul Hidayat, divisi hukum dan pengawasan KPU Situbondo yang hadir dalam agenda rakor tersebut, ketika dikonfirmasi menyatakan “kami akan memanfaatkan rakor yang berlangsung dua hari ini sebagai konsolidasi data. Situbondo ada beberapa TPS yang menjadi objek sengkata PHPU. Tapi intinya KPU Situbondo siap menghadapi PHPU di MK”. Ujar pria berkacamata asal Besuki. (Nw)