
Demi lidungi hak pilih, Tunda penetapan DPS
kab-situbondo.kpu.go.id - Sabtu (12/09/2020) siang bertempat di Graha Wiyata Praja Lantai II Pemerintah Daerah Situbondo Agenda Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020, ditunda. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Situbondo ingin memastikan secara faktual tentang penambahan TPS yang dilakukan oleh KPU Situbondo dan ingin memastikan jarak tempuh pemilih yang dipindah TPS-nya lebih dekat dengan TPS baru. Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto, mengatakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS ditunda setelah Bawaslu memberi masukan serta mengungkapkan temuan yang dilaksanakan oleh pengawas. ""Berdasarkan hasil konsolidasi kami (KPU Situbondo, red) dengan Bawaslu Kabupaten Situbondo pelaksanaan Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS ditunda hingga pada tanggal 14 September 2020. Pasalnya, mereka (Bawaslu, red) ingin memastikan secara faktual tentang penambahan TPS dan jarak tempuh pemilih di TPS barunya"" jelas Ketua KPU. ""Penundaan tersebut merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya, dan kami akan segera menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu tersebut."" tambahnya. Pasca pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS dihari yang sama pula KPU Situbondo langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Ketua dan Divisi Data PPK untuk membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menjawab saran perbaikan dari Bawaslu. Rapat Koordinasi tersebut langsung dipimpin oleh Usman Hadi, Komisioner KPU Situbondo yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi. Diawal penyampiannya, Usman mengatakan bahwa temuan dari Bawaslu akan segera dieksekusi pasalnya kita hanya memiki waktu satu hari untuk menuntaskannya. Diakhir rapat, Usman mengintruksikan agar seluruh badan adhoc PPK dan PPS untuk terjun ke lapangan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi factual tentang temuan dari Bawaslu tersebut dengan tetap berkoordinasi bersama pengawas ditingkat bawah seperti Panwascam dan PKD agar proses verifikasi Faktual yang telah dilakukan sesuai dengan harapan dari pengawas. ""karena waktu yang dimiliki sangat singkat, besok saya menginginkan agar teman-teman PPK dan PPS turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap temuan dari Bawaslu. Dan saya juga menginginkan agar kalian (PPK dan PPS) inten berkoordinasi Bersama Panwascam dan PKD dalam melaksanakan tugas besok, agar apa yang kalian lakukan benar-benar sesuai dengan harapan mereka (pengawas, red)"" jelas Usman. ""dalam konsolidasi bersama Bawaslu tadi, kita sepakat untuk menunda penetapan DPS pada hari ini dikarenakan bukanlah semata-mata karena kita tidak prosedural dalam melaksanakan tugas namun melainkan kita ingin melahirkan DPT yang berkualitas dengan cara membuktikan secara faktual dilapangan tentang temuan pengawas"" tegasnya. Penulis: Zaky Editor: Tim Editor