Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Iwan Suryadi Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Situbondo memaparkan hasil rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten dihadapan anggota KPU Jawa Timur pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Pemilihan Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 22-23 Desember 2022 bertempat di Hotel Harris, jalan Bangka 8-18 Surabaya. Dalam penyampaiannya, Iwan (sapaan harian Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Situbondo) menyampaikan proses penataan dapil yang telah dilakukan oleh KPU Situbondo dari tahap kajian hingga tahapan finalisasi rancangan dapil. Terdapat 3 rancangan dapil yang diusulkan oleh KPU Situbondo kepada KPU Jatim untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia. “Dalam tahapan ini, KPU Situbondo mengusulkan 3 Dapil yang telah dirancang dan telah dilakukan uji publik bersama partai politik, ormas, stakeholder terkait dan tokoh masyarakat dan semua rancangan yang telah kami buat telah memenuhi 7 prinsip penataan dapil sesuai dengan aturan yang ada. Secara aplikasi, ketiga rancangan tersebut dinilai telah memenuhi 7 prinsip dapil” ujar Iwan (22/12). Dalam pemaparannya, Ia menjelaskan secara detail ketiga rancangan tersebut dihadapan anggota KPU Jatim dengan menunjukkan peta penataan dapil. “Rancangan 1 merupakan rancangan eksisting yang sudah digunakan 4 kali pemilihan umum yakni pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sedangkan untuk rancangan 2 KPU Situbondo mencoba memecah dapil 2 pada rancangan 1 yakni Kecamatan Mangaran, Kapongan, Arjasa dan Jangkar menjadi 2 bagian. Untuk Kecamatan Mangaran dan Kapongan menjadi Dapil 2 dan Kecamatan Arjasa dan Jangkar menjadi Dapil 3 sehingga pada rancangan 2 kami mengusulkan 7 dapil” papar Iwan. “Untuk rancangan 3 kami (KPU Situbondo, red) tetap memecah 4 kecamatan tersebut dengan tidak menambah dapil (sesuai jumlah dapil pada rancangan 1) namun yang menjadi pembeda adalah Kecamatan Jangkar masuk kepada Dapil 3 yakni Kecamatan Asembagus dan Banyuputih. Sehingga pada rancangan 3 untuk dapil 3 meliputi Kecamatan Jangkar, Asembagus dan Banyuputih, sedangkan dapil 2 meliputi Kecamatan Mangaran, Kapongan dan Arjasa” tambahnya. Diakhir penyampaiannya, Iwan mengatakan berdasarkan hasil uji publik yang telah dilakukan oleh KPU Situbondo pada tanggal 8 Desember lalu, mayoritas partai politik menginginkan Rancangan 1 (eksisting) tetap digunakan pada Pemilu tahun 2024 mendatang. “Setelah kami melakukan uji publik kemarin mayoritas partai politik mengingkan dapilnya tetap artinya menggunakan Racangan 1 (eksisting) untuk digunakan kembali pada Pemilu tahun 2024 mendatang” pungkas Iwan. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - Insan Qoriawan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim mengatakan siap menyesuaikan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PU/XX/2022 terkait dengan Penentuan Daerah Pemilihan (Dapil) DPR dan DPRD Provinsi. Hal itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Harris, jalan Bangka 8-18 Surabaya, Kamis (22/12) “Putusan MK Nomor 80/PU/XX/2022 ini dapat dipastikan akan berdampak pada perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Dapil yang sudah selesai dirancang oleh KPU Kabupaten/Kota dan segera diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU yang mengatur tentang dapil ini," cakap Insan saat membuka rapat koordinasi tersebut. "Saya berharap perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 pasca putusan MK ini tidak berimplikasi terhadap rancangan dapil yang sudah dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga teman-teman KPU Kabupaten/Kota sudah bisa konsentrasi dengan tahapan lainnya” tambahnya. Dihadapan 114 peserta yang terdiri atas Divisi Teknis Penyelenggan, Kasubbag Tekmas, dan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Insan menyampaikan apabila pembuat kebijakan memutuskan hal lain, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus siap menyesuaikan "Tetapi kalaupun pembuat kebijakan yakni KPU memutuskan lain, maka kita KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara di bawah KPU harus siap menyesuaikan dengan keputusan yang diambil Pimpinan," ujar Insan. Oleh karenanya, ia meminta para peserta agar tetap semangat walaupun pembahasan tentang dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya berakhir di acara ini, menjadi harus ditunggu keputusan lebih lanjut akibat putusan MK tersebut. "Diharapkan Kawan-kawan tetap semangat dalam melaksanakan setiap tahapan dengan dinamika yang ada," pungkasnya. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Situbondo, Jawa Barat, menyosialisasikan perpanjangan pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ​​​​hingga 30 ​Desember 2022. Perpanjangan itu dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar menjadi penyelenggara Pemilu 2024 pada tingkat kelurahan/desa. Menurut Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo Imam Nawawi, Jum’at (23/12), pihaknya telah menyosialisasikan perpanjangan waktu pendaftaran PPS melalui media sosial. "Kami terus sosialisasikan agar masyarakat dapat segera mendaftar. Partisipasi masyarakat menjadi PPS tentu penting dalam Pemilu 2024 nanti," katanya. Perpanjangan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia menyusul diterbitkannya SK KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 yang memperpanjang pendaftaran sampai 30 Desember 2022. Pendaftaran PPS dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi SIAKBA. "Dengan pendaftaran melalui Online, KPU memberi kesempatan terbuka dan sama bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan berkesempatan menjadi PPS," kata Imam. Dengan proses seleksi yang terbuka dan profesional, Imam berharap akan terpilih anggota PPS terbaik di setiap kelurahan untuk menyukseskan Pemilu 2024. Operator utama SIAKBA KPU Situbondo Muhammad Yoga Iswara menyebutkan, hingga Jum’at (23/12) pendaftar hampir menembus angka lebih dari 1.000 orang dari 136 kelurahan se-Situbondo. Yoga menjelaskan, setelah proses pendaftaran ditutup, pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti serangkaian tes, mulai dari tes tertulis pada 6-11 Januari 2023 mendatang. Sedangkan tes wawancara pada 15-17 Januari 2023 untuk selanjutnya dipilih tiga anggota PPS di tiap kelurahan. Secara keseluruhan KPU Situbondo akan menetapkan 408 orang untuk bertugas menjadi PPS di 136 desa/kelurahan. (Qz)  

kab-situbondo.kpu.go.id - KPU Situbondo membuka pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Sejak dibuka Minggu kemarin (18/12) tercatat sudah ada 953 orang yang mendaftar. Pendaftaran calon PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba). Pendafatran dibuka dari 18 hingga 30 Desember 2022. “Hingga hari keenam ini, calon PPS yang sudah daftar di Siakba ada 953 orang,” kata Muhammad Yoga Iswara, Operator Utama Siakba, Jum’at (23/12) disela-sela aktifitasnya. “Di hari keenam, tercatat sebanyak 63 pendaftar. Sedangkan dihari kelima kemarin jumlah pendaftarnya mencapai 115 orang” imbuh Yoga (sapaan hariannya). Selain itu, Imam Nawawi Komisioner KPU Situbondo mengatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 408 orang PPS di 136 Desa/Kelurahan. Nantinya, setelah selesai penerimaan pendaftaran, akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota PPS. “Jadi dari 136 Desa/Kelurahan di Situbondo, KPU membutuhkan tiga anggota PPS. Jadi total keseluruhan sebanyak 408 orang,” jelasnya. Masih kata dia, sementra dengan tahapan seleksi untuk calon anggota PPS, dimulai dari penerimaan pendaftaran,lalu penelitian administrasi, lalu tes tertulis, selanjutnya tanggapan dari masyarakat, tes wawancara, dan yang terakhir penetapan anggota PPS. “Jadi ada berbagai tahapan dulu untuk menjadi anggota PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 nanti,” ungkapnya. Setelah semua tahapan selesai calon anggota PPS juga beres, sambung Imam, pada 14 Januari 2023 nanti akan dilakukan pelantikan kepala anggota PPS terpilih. “Jadi setelah selesai semua, pelantikan anggota PPS terpilih akan dilakukan pada 14 Januari 2023,” pungkasnya. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - KPU Situbondo membuka pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Sejak dibuka Minggu kemarin (18/12) tercatat sudah ada 890 orang yang mendaftar. Pendaftaran calon PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba). Pendafatran dibuka dari 18 hingga 27 Desember 2022. “Hingga hari kelima ini, calon PPS yang sudah daftar di Siakba ada 890 orang,” kata Muhammad Yoga Iswara, Operator Utama Siakba, Kamis (22/12) disela-sela aktifitasnya. “Di hari kelima, tercatat sebanyak 115 pendaftar. Sedangkan dihari keempat kemarin jumlah pendaftarnya mencapai 115 orang” imbuh Yoga (sapaan hariannya). Selain itu, Imam Nawawi Komisioner KPU Situbondo mengatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 408 orang PPS di 136 Desa/Kelurahan. Nantinya, setelah selesai penerimaan pendaftaran, akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota PPS. “Jadi dari 136 Desa/Kelurahan di Situbondo, KPU membutuhkan tiga anggota PPS. Jadi total keseluruhan sebanyak 408 orang,” jelasnya. Masih kata dia, sementra dengan tahapan seleksi untuk calon anggota PPS, dimulai dari penerimaan pendaftaran,lalu penelitian administrasi, lalu tes tertulis, selanjutnya tanggapan dari masyarakat, tes wawancara, dan yang terakhir penetapan anggota PPS. “Jadi ada berbagai tahapan dulu untuk menjadi anggota PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 nanti,” ungkapnya. Setelah semua tahapan selesai calon anggota PPS juga beres, sambung Imam, pada 14 Januari 2023 nanti akan dilakukan pelantikan kepala anggota PPS terpilih. “Jadi setelah selesai semua, pelantikan anggota PPS terpilih akan dilakukan pada 14 Januari 2023,” pungkasnya. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - KPU Situbondo membuka pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Sejak dibuka Minggu kemarin (18/12) tercatat sudah ada 775 orang yang mendaftar. Pendaftaran calon PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba). Pendafatran dibuka dari 18 hingga 27 Desember 2022. “Hingga hari keempat ini, calon PPS yang sudah daftar di Siakba ada 775 orang,” kata Muhammad Yoga Iswara, Operator Utama Siakba, Rabu (21/12) disela-sela aktifitasnya. “Di hari keempat, tercatat sebanyak 115 pendaftar. Sedangkan dihari ketiga kemarin jumlah pendaftarnya mencapai 162 orang” imbuh Yoga (sapaan hariannya). Selain itu, Imam Nawawi Komisioner KPU Situbondo mengatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 408 orang PPS di 136 Desa/Kelurahan. Nantinya, setelah selesai penerimaan pendaftaran, akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota PPS. “Jadi dari 136 Desa/Kelurahan di Situbondo, KPU membutuhkan tiga anggota PPS. Jadi total keseluruhan sebanyak 408 orang,” jelasnya. Masih kata dia, sementra dengan tahapan seleksi untuk calon anggota PPS, dimulai dari penerimaan pendaftaran,lalu penelitian administrasi, lalu tes tertulis, selanjutnya tanggapan dari masyarakat, tes wawancara, dan yang terakhir penetapan anggota PPS. “Jadi ada berbagai tahapan dulu untuk menjadi anggota PPS pada Pemilu serentak tahun 2024 nanti,” ungkapnya. Setelah semua tahapan selesai calon anggota PPS juga beres, sambung Imam, pada 14 Januari 2023 nanti akan dilakukan pelantikan kepala anggota PPS terpilih. “Jadi setelah selesai semua, pelantikan anggota PPS terpilih akan dilakukan pada 14 Januari 2023,” pungkasnya. (Qz)