Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Situbondo, 19 Desember 2019 pukul 13.30 WIB bertempat di Aula Graha Wiyata Praja Pemkab Situbondo, KPU megadaka Sosialisasi Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Kegiatan ini hidadiri oleh Wakil Bupati Situbondo, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo, instansi terkait, Camat, Pengurus Parpol, perwakilan LSM/Ormas dan Perguruan Tinggi se Kabupaten Situbondo. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Situbondo, Bapak Yoyok Mulyadi. Dalam sambutannya beliau menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020. “Proses Politik sudah dimulai, dan pemerintah sudah meyerahkan secara penuh penyelenggaraannya kepada KPU, Bawaslu dan jajarannya. Kemarin sudah ditandatangai LPHD untuk pembiayaan pemilihan dengan total 45 Milyar, KPU 32 M dan Bawaslu 13 M. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mendukung proses politik ini dari segala pihak.” Terakhir, beliau berpesan “Kondisifitas daerah harus dijaga bersama, jangan sampai bermusuhan, bertengkar hanya karena Pilkada. Sangat disayangkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah rusak hanya karena hal-hal kecil. Pada proses politik ini kondusifitas daerah jangan sampai terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya masa tolong dijaga masanya, agar Pilkada tetap aman. Begitu pula pemerintah termasuk Polisi dan TNI bertanggungjawab untuk menjaga kondusifitas daerah selama tahapa pemilihan ini berlagsung.”  

kab-situbondo.kpu.go.id -  (18/12/2019) KPU Kabupaten Situbondo menghadiri acara Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Jawa Timur dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, acara tersebut  dilaksanakan pada pukul 09.00 hingga selesai, dan bertempat di ruang rapat Hayam Wuruk lt.8 (Kantor Gubernur Jawa Timur). Anggota DPR RI Komisi II hadir bersama rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Arief Wibowo dimana beliau menyampaikan tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi Baudgeting, Control dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam sambutannya juga menyampaikan ruang lingkup tugasnya antara lain tentang Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan dan Pertanahan dan Reformasi Agraria. “Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 19 Kabupaten/Kota. Untuk itu dibutuhkan persiapan yang matang, seperti aparatur penyelenggara yang berintegritas dan berkompetensi, dan Aparat Sipil Negara (ASN) pun diharapkan netral. Sehingga pilkada ini betul-betul menjadi ajang pesta demokrasi rakyat Jatim dalam memilih kepala daerah di masing-masing Kabupaten/Kota” ucap Ketua tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI Arif Wibowo usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dari penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. “Partisipasi dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat meningkat kualitasnya. Sehingga pilkada serentak tahun 2020 di jatim berlangsung aman lancar dan sukses. Secara umum persiapannya sudah menuju baik, meskipun masih ada masalah disana-sini termasuk diantaranya adalah menyangkut pencairan dana yang merupakan dana yang dihibahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Bawaslu dan juga KPU,” ujarnya. Terkait NPHD untuk KPU dan Bawaslu, Arif menilai di beberapa daerah sudah ditanda tangani, namun pencairannya masih belum berlangsung. “Saya kira juga ini (NPHD) suatu hal yang harus diperhatikan selain potensi politik uang, alat peraga kampanye, pelanggaran kampanye dan lain sebagainya. Tapi secara umum persiapan untuk persiapan pilkada di Jatim masih menunjukkan situasi dan kondisi yang objektif dan positif,” tambah Arif. (Ysf)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Ketua DKPP  Prof. Harjono, MCL menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus menjalin hubungan kerja sama yang baik untuk meraih kepercayaan kepada publik."Berkacalah kepada negara yang lain, dimana ketika sehari setelah diumumkan hasil pemilu mereka ricuh sudah ricuh. Maka dari itu antar penyelenggara sudah seharusnya menjadi panutan untuk selalu menjalin hubungan kerja sama yang baik, bahu membahu, gotong royong, khususnya dalam meraih kepercayaan publik," ucap tegas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini. Menurut Prof. Harjono, Ada 4 syarat pemilu dapat dikatakan sukses. Adapun 4 syarat tersebut yaitu, aturan yang baik, pemilih yang baik, kontestan yang baik, serta penyelenggara yang baik. "Dalam hal penyelenggara yang baik, KPU dan Bawaslu harus ada di depan mendidik pemilu berjalan dengan baik. Adalah pahlawan demokrasi yang dipercarya pada sesuatu yang mulia," ucap jelas Prof. Harjono. Pesan terakhir Prof. Harjono menutup acara, kerjakan sistem pemilu dengan baik karena hal tersebut merupakan bagian dari sistem kenegaraan kita. Membangkitkan Kepercayaan diri untuk mengarungi pemilu dengan baik adalah salah satu resep memunculkan kepercayaan publik pada hasil pemilu. (Ysf)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Dalam evaluasi yang mengundang anggota KPU dan Bawaslu Kota/Kab Se-Jatim tersebut hadir pula Ketua KPU RI Arief Budiman. dalam sambutannya Arief Budiman ( Ketua KPU RI ) menjelaskan pentingnya Evaluasi dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019  Sehingga pada pelaksanaannya pemilu kali ini bisa jadi rujukan. Evaluasi adalah Kewajiban dalam Electoral Cycling, Dalam hal evaluasi tersebut penyelenggara pemilu berelasi, berkomunikas dan berkoordinasi. sebagai penyelenggara pemilu harus  memahami persoalan dan menemukan solusi. Selain itu relasi tersebut harus dilandasi dengan semangat Profesional, Mandiri, dan Berintegritas. Jika ingin membangun relasi dengan baik, relasi bisa dikembangkan antar sesama penyelenggara. Bukan hanya berlangsung saat menjadi mitra kerja, namun hubungan seperti keluarga dapat menjadi arus utama. Salah satu proses penting adalah berelasi sesama penyelenggara pemilu. Juga yang terpenting relasi antar stakeholder, antar lembaga dengan baik. Arief Budiman menambahkan "Yang meruntuhkan penyelenggara pemilu itu bukan dari luar. Tapi dari dalam. Jika tidak berelasi dengan baik maka pemilu kacau. Namun sebaliknya, semua akan diselesaikan dengan mudah, KPU memiliki kegiatan atau acara, DKPP dan Bawaslu Pak Harjono dan Pak Abhan, bisa diundang sebagai narasumber. Begitu juga sebaiknya. Dan saya ingin relasi kami di nasional menjadi role model yang baik bagi teman-teman kota/kabupaten di Jawa Timur " imbuh Arief Budiman. (ysf)  

kab-situbondo.kpu.go.id - Menjadi seorang jurnalis atau wartawan tidak harus lulusan fakultas ilmu komunikasi atau jurnalistik. Siapa pun bisa menjadi seorang jurnalis asal mau terus belajar. Hal ini disampaikan Mahmud Suhermono wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur. "Belajar, berlatih, dan terus menulis. Dengan demikian kemampuan dan bakat jurnalistik kita akan terasah. Jurnalisme itu harus learning by the way". Ungkapnya saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur di Ayola Hotel Mojokerto (11/12/19) hari ini. Menurut Mahmud keterampilan jurnalistik penting bagi komisioner KPU, lebih dari itu kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dapat sinergi dengan rekan-rekan media jauh lebih penting. "Kawan-kawan KPU wabil khusus Divisi Sosdiklih Parmas penting membangun dan menjaga hubungan baik dengan media agar agenda sosialisasi dan penyampaian informasi dan tahapan kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat". Ujar pri yang juga wakil redaktur Jtv Surabaya ini. Sementara itu Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Timur saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penting membekali KPU kabupaten/kota tentang jurnalisme dan media. "Karena tidak semua rekan-rekan Divisi Sosdiklih Parmas berlatarbelakang wartawan". Ungkapnya. KPU hari ini sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tantangan yang cukup besar dimana masyarakat terutama kaum milenial sudah melek informasi. "Diera derasnya arus informasi dan teknologi seperti jaman sekarang ini tidak ada pilihan lain bagi KPU kecuali harus terampil dalam memproduksi dan mengelola informasi kepemiluan. Jika tidak maka siap-siap dilindas oleh jaman". Ujar Gogot saat memberikan pengarahan diacara Bimtek Kehumasan pada ketua dan divisi Parmas KPU kabupaten/kota se-Jawa timur. (Nw)  

kab-situbondo.kpu.go.id -  Sebaik dan sebagus apapun proses penyelenggaraan Pemilu, tanpa strategi sosialisasi yang efektif maka Pemilu tersebut akan ambyar. "Sebuah produk terbaik pun jika tidak disokong strategi marketing yang baik pula maka produk tersebut akan gagal dipasar". Ungkap Wida Subianto seorang praktisi media yang dihadirkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada acara bimbingan teknis (bimtek) kehumasan di Ayola Hotel kota Mojokerto (11/12/19) hari ini. Menurut mbak Wida begitu presenter muda ini akrab disapa bahwa metode Sosialisasi jaman sekarang sudah mulai berubah. Tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti metode tatap muka atau face to face tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi sosialisasi dengan media audio visual seperti Vlog menjadi sangat populer dan efektif. "Dengan Vlog Siapa pun sekarang dapat menjadi agent sosialisasi yang baik dan efektif". Ujar perempuan berjilbab yang juga memperkenalkan diri sebagai presenter salah satu Televisi swasta nasional ini. Di Bimtek kali ini disamping memberi bimbingan pada peserta bagaimana membuat audio visual yang cepat praktis dan mudah melalui smartphone, Wida juga banyak mendiskusikan diskursus media sosial dan geliat kecenderungan masyarakat postmodernisme terutama ketika menghadapi isu-isu politik dan kepemiluan. "Ibarat udara yang kita hirup, media dan informasi tidak bisa kita hempas begitu saja dalam kehidupan. Bila anda ingin menjadi penyelenggara Pemilu yang handal, maka anda harus menggenggam jagat media di tangan anda". Tegas Wida dalam closing statementnya. (Nw)