KPU KABUPAEN SITUBONDO MENGHADIRI ACARA KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
kab-situbondo.kpu.go.id - (18/12/2019) KPU Kabupaten Situbondo menghadiri acara Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Jawa Timur dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, acara tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00 hingga selesai, dan bertempat di ruang rapat Hayam Wuruk lt.8 (Kantor Gubernur Jawa Timur).
Anggota DPR RI Komisi II hadir bersama rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Arief Wibowo dimana beliau menyampaikan tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi Baudgeting, Control dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam sambutannya juga menyampaikan ruang lingkup tugasnya antara lain tentang Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan dan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
“Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 19 Kabupaten/Kota. Untuk itu dibutuhkan persiapan yang matang, seperti aparatur penyelenggara yang berintegritas dan berkompetensi, dan Aparat Sipil Negara (ASN) pun diharapkan netral. Sehingga pilkada ini betul-betul menjadi ajang pesta demokrasi rakyat Jatim dalam memilih kepala daerah di masing-masing Kabupaten/Kota” ucap Ketua tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI Arif Wibowo usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dari penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.
“Partisipasi dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat meningkat kualitasnya. Sehingga pilkada serentak tahun 2020 di jatim berlangsung aman lancar dan sukses. Secara umum persiapannya sudah menuju baik, meskipun masih ada masalah disana-sini termasuk diantaranya adalah menyangkut pencairan dana yang merupakan dana yang dihibahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Bawaslu dan juga KPU,” ujarnya.
Terkait NPHD untuk KPU dan Bawaslu, Arif menilai di beberapa daerah sudah ditanda tangani, namun pencairannya masih belum berlangsung. “Saya kira juga ini (NPHD) suatu hal yang harus diperhatikan selain potensi politik uang, alat peraga kampanye, pelanggaran kampanye dan lain sebagainya. Tapi secara umum persiapan untuk persiapan pilkada di Jatim masih menunjukkan situasi dan kondisi yang objektif dan positif,” tambah Arif. (Ysf)
