Berita Terkini

Situbondo, 7 Februari 2024 – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Situbondo, Imam Nawawi, didampingi Miftahul Arifin, menggelar kegiatan Media Gathering dengan tema "Peran Media dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024" di BR Cafe, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Rabu (7/2). Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari berbagai media massa di Kabupaten Situbondo, baik media cetak, elektronik, maupun online. Imam Nawawi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. “Media massa dapat membantu KPU dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat,” ujar Imam. Sementara itu, Miftahul Arifin, menjelaskan bahwa KPU Situbondo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. “Kami berharap media massa dapat membantu KPU dalam menyebarkan informasi tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat,” kata Miftahul. Dalam kegiatan Media Gathering tersebut, KPU Situbondo menghadirkan narasumber dari akademisi dan praktisi media. Narasumber memaparkan materi tentang peran media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Kegiatan Media Gathering ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara KPU Situbondo dan media massa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. (Nely) (Humas KPU Kabupaten Situbondo)

Situbondo, 7 Februari 2024 – KPU Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 bersama dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan se-Kabupaten Situbondo di ruang Media Center KPU Situbondo, Rabu (7/2). Rakor ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Situbondo, seluruh Ketua PPK dan PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan se-Kabupaten Situbondo, dan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Situbondo. Ketua KPU Situbondo, Oky Dwi Pratiwi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2024. “Rekapitulasi hasil penghitungan suara ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam Pemilu 2024, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang,” ujar Oky. Sementara itu, Komisioner KPU Situbondo, Imam Nawawi, menjelaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan akan dilakukan secara terbuka dan transparan. “Masyarakat dapat memantau langsung jalannya rekapitulasi di kantor PPK masing-masing,” kata Imam. Dalam rakor tersebut, KPU Situbondo dan PPK menyepakati beberapa hal terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, antara lain: Pembentukan tim sekretariat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Penyiapan sarana dan prasarana rekapitulasi. Sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara rekapitulasi. Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPU dan PPK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang berkualitas dan akuntabel. (Nely) (Humas KPU Kabupaten Situbondo) 

Situbondo, 7 Februari 2024 – KPU Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kabupaten Situbondo di ruang Media Center KPU Situbondo, Rabu (7/2). Rakor ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Situbondo, Bawaslu Kabupaten Situbondo, Polres Situbondo, Kodim 0823 Situbondo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo, dan perwakilan dari partai politik peserta Pemilu 2024. Ketua KPU Situbondo, Oky Dwi Pratiwi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam penertiban APK/BK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penertiban APK/BK ini penting dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tertib selama masa kampanye,” ujar Oky. Sementara itu, Komisioner KPU Situbondo, Imam Nawawi, menjelaskan bahwa APK/BK yang dipasang oleh peserta pemilu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kampanye. “APK/BK yang tidak sesuai dengan aturan akan ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP,” tegas Imam. Dalam rakor tersebut, KPU Situbondo, Bawaslu, dan Forkopimda menyepakati beberapa hal terkait dengan penertiban APK/BK, antara lain: Pembentukan tim gabungan untuk melakukan penertiban APK/BK. Penertiban APK/BK akan dilakukan mulai tanggal 10 Februari 2024. Peserta pemilu diimbau untuk menertibkan sendiri APK/BK yang tidak sesuai dengan aturan. Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Forkopimda dalam menciptakan suasana yang kondusif dan tertib selama masa kampanye Pemilu 2024. (Nely) (Humas KPU Kabupaten Situbondo)

Situbondo, 6 Februari 2024 - Divisi Rendatin KPU Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada hari Selasa, 6 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali KPPS dengan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024. Bimtek diikuti oleh seluruh anggota KPPS di TPS Lokasi Khusus PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang berjumlah total 10 orang. Materi yang disampaikan dalam Bimtek meliputi: Tata cara pemungutan suara Penghitungan suara Pengisian formulir hasil penghitungan suara Penanganan permasalahan yang mungkin terjadi di TPS Narasumber dalam Bimtek ini adalah anggota KPU Kabupaten Situbondo dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukorejo. Ketua Divisi Rendatin KPU Kabupaten Situbondo, _____, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan ketepatan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS Lokasi Khusus PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. "Diharapkan dengan mengikuti Bimtek ini, KPPS dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan profesional dan transparan," ujar _____. Salah satu peserta Bimtek, _____, mengungkapkan bahwa Bimtek ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam menangani proses pemungutan dan penghitungan suara. "Dengan mengikuti Bimtek ini, saya merasa lebih siap untuk melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS," kata _____. Kegiatan Bimtek ini berlangsung selama satu hari dan diakhiri dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Situbondo berharap dengan Bimtek ini, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS Lokasi Khusus PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat berjalan dengan lancar dan sukses. (Nely) ### Narahubung: KPU Kabupaten Situbondo Divisi Rendatin Telepon: (0338) 421444 ### Sumber: KPU Kabupaten Situbono

Jakarta, 2 Februari 2024 – Ketua KPU Hasyim Asy’ari, bersama Anggota KPU Idham Holik dan Parsadaan Harahap, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dalam Rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Serta Calon Terpilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Hasyim menekankan pentingnya bimtek ini dalam mematangkan kesiapan pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan setelah pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memahami prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan baik," kata Hasyim. Hasyim juga meminta KPU Provinsi untuk menindaklanjuti dengan menyelenggarakan bimtek serupa bagi KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya KPU Kabupaten/Kota membimbing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Tujuannya agar PPK yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan memahami prosedur, berbagai macam jenis formulir dan penggunaannya, serta rekapitulasi dilakukan sesuai ketentuan," jelas Hasyim. Pada kesempatan yang sama, Idham Holik, Anggota KPU, meminta agar KPU Provinsi menginventarisir potensi permasalahan rekapitulasi dalam bimtek ini. Hal ini dilakukan agar potensi permasalahan tersebut dapat dimitigasi sehingga tidak mengganggu hasil Pemilu 2024. "Inventarisasi potensi permasalahan ini penting untuk memastikan kelancaran dan ketepatan rekapitulasi hasil penghitungan suara," kata Idham. Bimtek ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Setjen KPU Melgia Carolina Van Harling, serta jajaran Setjen KPU. (Nely) ### Tentang KPU: Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. ### Website: https://www.kpu.go.id/: https://www.kpu.go.id/ Twitter: https://twitter.com/KPU_ID: https://twitter.com/KPU_ID 

Jakarta, 2 Februari 2024 – Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno secara resmi menutup Rapat Kerja Sekretariat Jenderal KPU bersama Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Dalam sambutannya, Bernad menjelaskan bahwa tujuan utama rapat kerja ini adalah untuk menyesuaikan anggaran dalam mendukung tahapan pemilu yang semakin padat. "Beban kerja KPU, khususnya di tingkat kabupaten/kota, semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja agar tidak ada kesalahan kecil yang dapat merusak apa yang telah kita bangun selama dua tahun ini," tegas Bernad. Lebih lanjut, Bernad menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU untuk mengkonsentrasikan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada tiga fokus utama, yaitu: Distribusi logistik pemilu yang tepat waktu dan aman; Pengelolaan badan ad hoc, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan cermat dan profesional; dan Pengelolaan Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap) yang akurat dan transparan. "Tiga fokus utama ini menjadi kunci kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Bernad. Pada kesempatan yang sama, KPU Kota Batam juga menyerahkan sertifikat tanah kepada KPU. Penyerahan ini merupakan bentuk komitmen KPU Kota Batam dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Rapat Kerja Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan strategi yang tepat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. (Nely) ### Tentang KPU: Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. ### Website: https://www.kpu.go.id/: https://www.kpu.go.id/ Twitter: https://twitter.com/KPU_ID: https://twitter.com/KPU_ID