Berita Terkini

kab-situbondo.kpu.go.id - Bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, 3 PNS KPU Situbondo kompak menggelar syukuran secara sederhana namun penuh makna, Jum’at (11/03) Pagi di KPU Situbondo. Adapun 3 PNS tersebut ialah Muhammad Yoga Iswara asal Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Joko Susilo asal Kabupaten Semarang Jawa Tengah dan Hendrik Kristanto asal Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Pasalnya Rabu, (09/03) lalu mereka telah resmi dan sah diangkat menjadi PNS di Sekretariat KPU Situbondo. Hendrik salah satu diantara mereka dalam acara syukuran tersebut mengatakan bahwa selama menjadi CPNS setahun lamanya di KPU Situbondo Hendrik mendapatkan banyak pengalaman dan kesan baru. “Setahun lamanya saya berproses disini hingga saya bisa menjadi seperti saat ini (red: PNS), Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman dan kesan baru. Namun kedepannya saya memohon kepada seluruh pimpinan, jajaran Sekretariat dan rekan-rekan kerja untuk membimbing saya agar saya mampu bekerja lebih baik lagi” ujar Hendrik. Kegiatan syukuran tersebut diikuti oleh seluruh pegawai KPU Situbondo, hadir juga dalam acara teresebut Ketua KPU Situbondo Marwoto dan anggota KPU Situbondo lainnya. Pada kesempatan itu Marwoto mengucapkan selamat dan sukses atas resminya menjadi PNS. “Selamat saya ucapkan untuk 3 orang PNS di KPU Situbondo, setelah satu tahun lamanya berposes menjadi CPNS akhirnya Hari Rabu kemarin secara resmi dan sah kalian telah resmi menjadi PNS” sambut Marwoto. Selain itu, Marwoto juga menambahkan bahwa amanah menjadi abdi negara merupakan Amanah yang luar biasa ia juga berharap agar mengabdikan dan memberikan segala kemampuan yang dimiliki. “Amanah menjadi abdi negara merupakan amanah yang luar biasa. Anda bisa mengabdikan dan memberikan segala kemampuan yang ada untuk diniatkan dengan baik, paling tidak untuk KPU Situbondo dan meraih prestasi” cakap Marwoto. Ketua KPU Situbondo jiga mengatakan agar 3 PNS tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga kedatangan mereka didalam kekosongan SDM dapat terpenuhi. “Saya berharap setelah resmi menjadi PNS barangkali pak Sekretaris membutuhkan tenaga profesional kami harap kalian bertiga dapat mampu melaksanakan tugas tersebut. Dari beberapa kekosongan SDM dengan kedatangan panjenengan bertiga dapat terpenuhi” pungkas Ketua KPU Situbondo itu. Selain itu, Sanayo Sekretaris KPU Situbondo juga ikut angkat biaca pada acara syukuran tersebut. Ia mengatakan dengan resminya 3 PNS tersebut merupakan tambahan energi bagi KPU Situbondo untuk memberikan pelayanan terbaiknya telebih untuk mensukseskan hajatan demokrasi tahun 2024 mendatang. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - KPU Jawa Timur, Kamis (10/03) Pagi menggelar Kick Off Reformasi Birokrasi Tahun 2022 bersama KPU se-Jatim secara hybrid salah satu diantaranya adalah KPU Situbondo. Jajaran Komisioner dan Sekretariat pun turut hadir mengikuti acara tersebut melalui virtual di Ruang PPID KPU Situbondo. Menyimak apa yang disampaikan oleh Choirul Anam, Ketua KPU Jatim mengatakan bahwa Penerapan Reformasi Birokrasi di Lembaga KPU menjadi salah satu sarana untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 lebih demokratis. Setidaknya melalui Reformasi Birokrasi, KPU telah menyusun beberapa rencana aksi di sembilan area untuk kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anam melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut, Reformasi Birokrasi harus dilakukan bersama-sama, baik oleh jajaran Sekretariat maupun Komisioner. “Saya harap Kawan-kawan Komisioner juga ikut mendukung dan mengawal karena Reformasi Birokrasi juga melekat pada tanggung jawab Komisioner,” tuturnya (10/3/2022). Senada dengan yang telah disampaikan Anam, Divisi SDM dan Litbang, Rochani menilai bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2022 memiliki nilai strategis bagi KPU karena bersamaan akan dilaksanakannya kegiatan tahapan Pemilu 2024. “Akan sangat menarik dan sangat dinamis pencapaian rencana aksi Kita ini di dalam tahapan Pemilu,” menurutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Ia memberikan contoh dalam dua hal. Pertama, soal regulasi yang akan sangat deras ketika tahapan Pemilu berlangsung sehingga Penyelenggara harus melakukan identifikasi di setiap regulasi yang diterbitkan. Kedua, terkait layanan informasi baik internal maupun bagi pihak eksternal. Mantan Ketua KPU Kota Batu ini juga berpendapat bahwa Reformasi Birokarasi sudah menjadi life style sehingga sangat perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai dengan rencana aksi. “Bisa jadi rencana aksi hanya disusun tim kecil saja, tapi tidak dipahami anggota lain di sebuah institusi, maka penting untuk internalisasi. Apa saja yang direncanakan, serta kapan target waktu penyelesainnya,” jelas Rochani. Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menekankan kembali ada lima kata kunci yang dimilik KPU dalam platform/ roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-KPt/05/KPU/XII/2020. Pertama, keterlibatan semua elemen. Kedua, kesinambungan antara proses evaluasi dan pengawasan. Ketiga, adanya upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus. Keempat, sosialisasi internal dan eksternal. Dan kelima yaitu adanya rencana aksi. “Awal Februari lalu, Kita telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021, sedangkan hari ini Kita menyelenggarakan Kick Off Tahun 2022. Hal ini merupakan sebuah rangkaian yang terukur dan berkesinambungan yang perlu dicermati bersama sebagai upaya dan langkah perbaikan yang dilakukan secara kontinyu,” pungkas Rozaq. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - Miftahur Rozaq Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik juga turut andil memberikan pengarahan kepada 38 Kabupaten/Kota yang mengikuti acara Kick Off Reformasi Birokrasi secara virtual Kamis, (10/03) siang. Mengawali arahannya, Rozaq sapaat akrab komisioner KPU Jatim tersebut mengatakan bahwa adanya evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 hingga sampai Kick Off Reformasi Birokrasi tahun 2022 merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan yang semuanya memiliki irisan untuk dicermati bersama. “Dalam pemaparan Sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan kandungan inti dalam Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-KPt/05/KPU/XII/2020 itu tentang Reformasi Birokrasi itu ada 5 item faktor-faktor kunci daripada pelaksanaan Reformasi Birokrasi kita” ujarnya. Adapun 5 faktor kunci pelaksanaan Reformasi Birokrasi berserta alasan yang disampaikan oleh Rozaq; Pertama, keterlibatan semua elemen. “Terkait dengan persoalan keterlibatan semuanya, tidak hanya yang ada dalam struktural yang sudah dibuat dalam SK saja yang kemudian namanya itu bekerja memiliki komitmen tetapi keterlibatan semua pihak dalam hal ini adalah komisioner kemudian jajaran sekertariat menjadi penting dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi” Jelas Rozaq Kedua, kesinambungan antara proses evaluasi dan pengawasan. “Makanya, diawal pengantar saya menyampaikan, awal Februari lalu kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan Reformasi Birokrasi tahun 202. Hari ini kita melaksanakan Kick Off RB Tahun 2022. Ini sebuah rangkaian yang terukur berkesinambungan untuk kemudian kita menjadi hal-hal yang kemudian harus kita lanjutkan kita teruskan kita tingkatkan karena ini terkait dengan kunci selanjutnya” ujarnya. Ketiga, adanya upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus “Jadi harus ada upaya perbaikan yang terus-menerus yang sifatnya masih terstruktur dan sistematis terkait dengan perbaikan-perbaikan yang harus kita laksanakan, yang kemudian tidak henti-hentinya kita melakukan beberapa kegiatan dalam Reformasi Birokrasi tidak terkecuali pada hari ini” imbuh Rozaq. Keempat, sosialisasi internal dan eksternal “Melakukan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu tidak hanya di internal tetapi juga eksternal, contohnya, pada saat dalam forum-forum eksternal melibatkan eksternal pun juga harus melakukan sosialisasi kepada banyak pihak pada banyak lembaga-lembaga” kata Rozaq Dan kelima, yaitu adanya rencana aksi. Itulah tadi 5 kunci kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijelaskan secara singkat dan detail oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id - Komisioner KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang Rochani berkesempatan memberikan arahannya pada Kick Off Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara hybrid dan dalam jaringan oleh KPU Jatim, Kamis, (10/03). Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten dan Kota se Jawa Timur salah satunya KPU Situbondo. Mengawali arahannya, Rochani mengatakan agar Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur agar tidak bosan untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi karena Reformasi Birokrasi memastikan terciptanya perbaikan tata Kelola pemerintahan. “Ndak usah bosan-bosan mengikuti kegiatan terkait dengan Reformasi Birokrasi karena ini menjadi satu keputusan yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata tata kelola pemerintahan di instansi kita. Mengapa? karena capaian Reformasi Birokrasi itu ukurannya adalah Prestasi Kerja di setiap unit organisasi dan itu diukurnya dalam satu tahun sekali” ujar Rochani. “Itu sebabnya kenapa kemudian Reformasi Birokrasi ini juga dilaksanakan setiap awal kita akan melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam setiap tahunnya ini merupakan satu siklus setiap tahun di mana kita nanti akan bisa menjabarkan langkah-langkah detail yang sudah kita susun dalam bentuk rencana aksi. Yang di sana ditulis setiap Minggu, setiap Bulannya apa target capaian yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita melaksanakan” lanjutnya. Rochani juga berkata sesungguhnya rencana Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh KPU Jatim tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari teman-teman (red: KPU Kabupaten/Kota se Jatim). Lanjut, Rochani mengatakan biasa saja KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Kick Off ini di internal atau ditingkatkan Kabupaten Kota. “Bagi teman-teman yang mempunyai inisiasi untuk melaksanakan Kick Off di Kabupaten Kota silahkan tapi kalau ada yang mau dijadikan satu dengan pelaksanaan hari ini juga boleh-boleh saja.” Ujarnya. Komisioner KPU Jatim itu mendorong agar KPU Kabupaten/Kota memiliki inisiasi untuk melaksanakan Kick Off Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya masing-masing untuk menumbuhkan kesadaran komitmen dan memiliki gambaran tentang rencana aksi yang akan dilakukan dalam kurun waktu satuh tahun kedepan. “Tapi kami mendorong agar teman-teman Kabupaten/Kota punya inisiasi untuk melaksanakan itu (red: Kick Off Reformasi Birokrasi) di Tingkat Kabupaten/Kota masing-masing, supaya apa tumbuh kesadaran, tumbuh komitmen memiliki gambaran bagaimana sesungguhnya Reformasi Birokrasi Tahun 2022 ini akan dilaksanakan di Tingkat Kabupaten” tegasnya. “Reformasi Birokrasi ini sudah menjadi gaya hidup. Sesungguhnya yang ada di Reformasi Birokrasi itu tidak hanya ada Sekretariat, tetapi juga ada para pimpinan. Karena Reformasi Birokrasi ini menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari yang penting untuk saling memahami” lanjut Rochani. Selain itu, Rochani berharap adanya internalisasi terkait rencana aksi yang dilakukan agar seluruh elemen di KPU Kabupaten/Kota dapat memahami secara menyeluruh tentang apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun kedepan. “Setelah kegiatan kami sangat berharap kita ada internalisasi terkait dengan rencana aksi, maksudnya begini, bisa jadi rencana aksi itu memang disusun oleh sebagian kecil saja tetapi tidak dipahami secara menyeluruh oleh anggota kelompok atau anggota. Maka perlu dilakukan internalisasi dan sosialisasi supaya paham rencana aksinya itu apa saja selama 1 tahun kedepan” tutur Rochani. “Terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan kita jalankan bersama di tahun 2022 mendatang, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk segera ditindaklanjuti dengan internalisasi rencana aksi yang sudah disusun. Kami sangat berharap itu menjadi bagian dari pembahasan pleno rutin atau hal-hal yang sudah kita dapatkan di dalam rencana aksi itu supaya berkesinambungan” pungkasnya. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id – Choirul Anam, Ketua KPU Jatim turut hadir dalam acara Kick Off Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara hybrid dan virtual yang diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kamis (10/03) Siang termasuk KPU Situbondo. Mengawali sambutannya, Anam sapaan harian Ketua KPU Jatim menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota se Jatim atas kerja maksimalnya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi tahun 2021. “Saya juga tentu patut dan perlu untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran khususnya kepada Tim Reformasi Birokrasi baik KPU Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten/Kota Jawa Timur atas kerja kerasnya dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di tahun 2021” ujar Anam. Anam beharap agar apa-apa yang telah dirancang dan disusun rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. “Semua jajaran di KPU Provinsi Jawa Timur maupun di KPU Kabupaten/Kota juga sudah melakukan atau menyusun rencana-rencana aksi Reformasi Birokrasi. Jadi kita sudah melakukan penyusunan rencana aksi harapannya kita semua di tahun 2022 ini bisa melaksanakan, bisa menjalankan rencana aksi tersebut dengan sebaik mungkin” cakap Ketua KPU Jatim. Mendekati tahapan Pemilu 2024 yang sudah didepan mata, Anam meminta kepada seluruh jajaran KPU Kapubaten/Kota se Jatim agar tidak menghilangkan atau menyampingkan proses kegiatan Reformasi Birokrasi yang terkalahkan dengan hal yang lebih prioritas. “Apalagi di Tahun 2022 ini kita akan melakukan atau melaksanakan tahapan Pemilu, harapan kami tahapan Pemilu ini tidak kemudian menghilangkan atau menyampingkan proses kegiatan Reformasi Birokrasi. Karena seringkali penyakit kita-kita KPU, hal-hal yang sifatnya rutinitas akan kemudian tersisihkan, akan kalah dengan kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu yaitu berpedoman bahwa tahapan Pemilu lebih prioritas yang kemudian kegiatan rutinitas ini menjadi terpinggirkan, dikalahkan dengan kegiatan yang sifatnya katanya lebih prioritas” cakap Anam. Terakhir, ketua KPU Jatim mengatakan bahwa kegitan Reformasi Birokrasi ini menjadi salah satu perangkat, alat dan salah satu sarana untuk melaksanakan tahapan yang lebih baik. “Harapan kami di KPU Provinsi Jatim, kegiatan Reformasi Birokrasi ini justru menjadi salah satu perangkat, salah satu alat dan salah satu sarana untuk bisa melaksanakan tahapan lebih baik. Dari kegiatan Reformasi Birokrasi ini jangan dianggap sebagai pengganggu karena hakekatnya kegiatan Reformasi Birokrasi Ini adalah sebuah kegiatan yang memang seharusnya kita laksanakan. Ada atau tanpa ada kegiatan, apa-apa yang sudah ada dalam rencana aksi itu memang seharusnya sudah kita lakukan dan menjadi sebuah ikatan yang memang seharusnya dan wajib kita lakukan sebagai bagian dari lembaga negara” pungkasnya. (Qz)

kab-situbondo.kpu.go.id – Choirul Anam, Ketua KPU Jatim turut hadir dalam acara Kick Off Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara hybrid dan virtual yang diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kamis (10/03) Siang. Sebelum memberikan arahannya, Anam sapaan harian Ketua KPU Jatim memberikan tanggapan tentang adanya wacana penundaan Pemilu tahun 2024 yang marak diperbincangkan. “Sebelum saya masuk ke materi terkait Reformasi Birokrasi saya juga ingin menyampaikan terlebih dulu terkait apa yang agak ramai beberapa hari atau beberapa minggu ini terkait isu itu dekat wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Berkali-kali saya menyampaikan dan menjelaskan kepada seluruh stakeholder bahwa KPU sebagai lembaga yang memang dibentuk melalui undang-undang dasar ya kita bekerja tentu sesuai dengan regulasi” tegas Anam. “KPU juga sudah mengeluarkan keputusan KPU nomor 21 Tahun 2022 perihal hari dan tanggal pemungutan suara. Tentu itu sudah menjadi pijakan, menjadi landasan kita untuk terus mempersiapkan diri memasuki tahapan Pemilu 2024 yang Insya Allah bulan Juni ini sudah kita mulai. Dan kita masih menunggu PKPU terkait tahapan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat PKPU tahapan juga segera diluncurkan oleh KPU RI” lanjutnya. Terakhir Anam berharap agar seluruh pegawai di satuan kerja masing-masing dapat menyammpaikan kepada publik bahwa hingga detik ini tidak ada keraguan tentang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Saya berharap kawan-kawan tetap bisa menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada keraguan sampai hari ini bahwa pelaksanaan Pemilu tetap diselenggarakan pemungutan suara itu tanggal 14 Februari 2024. Karena selain adanya keputusan KPU, keputusan 14 Februari 2024 ini juga sudah disepakati oleh semua stakeholder baik KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu, DKPP, Pemerintah maupun juga komisi II DPR RI sebagai representasi dari partai politik sudah bersepakat bahwa untuk Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan 27 November 2024 mendatang” pungkasnya. (Qz)