Berita Terkini

Situbondo, kpud-situbondokab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Adapun, pada 2018 dan 2019, KPU hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ""Kami sangat bersyukur atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tersebut,"" kata Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo Sanayo, , Jumat(2/7/2021). Sanayo juga mengungkapkan predikat WTP tersebut merupakan cambuk bagi KPU bagaimana agar bisa mempertahankan opini WTP tersebut. Kemudian tantangannya tidak mudah untuk mempertahankan WTP, akan tetapi akan diupayakan dengan cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya disiplin dalam artian tidak korupsi mekipun sedikit di dalam pengelolaan keuangan dan diupayakan dengan melengkapi SDM yang professional untuk mengelola keuangan tersebut, seperti mengikutsertakan pegawai KPU Kabupaten Situbondo dalam pelatihan PBJ untuk melengkapi pejabat PPKom yang bersertifikat, imbuhnya. Penulis : Hendrik Kristanto Editor : Tim Editor "  

Berdasarkan Surat Penetapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Nomor: S-693/WKN.10/KNL.04/2021 tanggal 10 Juni 2021 Tentang Penetapan Jadwal Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor KPU Kabupaten Situbondo, Kantor KPU Kabupaten Situbondo melakukan penjualan dengan Penawaran lelang dilaksanakan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (Closed Bidding) pada aplikasi lelang melalui internet pada alamat domain https://lelang.go.id/ dengan perantara KPKNL Jember atas Barang Milik Negara

Situbondo, kpud-situbondokab.go.id - Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting untuk menanamkan dan meningkatkan kepercayaan publik pada KPU. Demikian ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi KPU se-Jawa Timur, yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara virtual (Senin, 28/6). Ketua KPU Jatim ini mengatakan bahwa KPU menjadi salah satu lembaga yang cukup populer untuk permohonan data dan informasi. ""Tidak saja pada saat pelaksanaan tahapan, pada pra dan pasca tahapan juga ada. Sehingga Kami terus berkomitmen mengupdate data yang dimiliki, mengupdate website dan medsos, mempermudah layanan informasi publik, memberikan layanan informasi yang baik dan tepat waktu guna meningkatkan kepercayaan publik,"" tutur Anam (28/6/2021). Anam melanjutkan, ""Tetapi memang untuk jenis-jenis informasi yang dikecualikan tidak bisa diberikan kepada publik, misalnya saja form-form pendaftaran calon"". Ketua KPU Jatim ini menyampaikan pula rasa terima kasihnya pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang terus memberikan fasilitasi dan sosialisasi kepada KPU Jatim dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur mengenai keterbukaan informasi publik. Sementara itu, senada dengan Anam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Imadoeddin menuturkan KPU selaku penyelenggara pemilu merupakan badan publik yang cukup seksi untuk dijadikan destinasi akses data pemilu. ""Oleh karena itu, Kami berkepentingan memberikan referensi terkait dengan keterbukaan informasi publik,"" ujarnya. Pada forum kali ini menurut Imadoeddin, akan menekankan pada standar layanan publik yang sifatnya umum di luar kepemiluan. ""Artinya KPU memiliki standar layanan publik yang sama dengan badan publik lainnya. Dengan adanya sosialisasi ini harapannya tidak ada laporan sengketa informasi terhadap KPU. Ketika tidak ada sengketa informasi, berarti setiap layanan informasi publik di KPU telah terlayani dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan dimanfaatkan betul untuk pencerahan rangkaian pelayanan publik,"" pungkasnya. (HK)"  

Situbondo, kpud-situbondokab.go.id - KPU Kabupaten Situbondo mengikuti secara daring Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur hari ini, Rabu (23/06). Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam pada acara Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur mengatakan ""pada prinsipnya Reformasi birokrasi adalah upaya KPU melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terlebih menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia (SDM) menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Jadi semua faktor dan variabel yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berjalan tidak berjalan efektif, efisiensi dan profesional maka harus ditata ulang atau direformasi"". Ujarnya. KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara yang memiliki struktur hirarkhis mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tahun ini KPU Provinsi Jawa Timur bersama 9 KPU Provinsi lainnya di Indonesia dipercaya menjadi percontohan (pilot project) penerapan Reformasi Birokrasi kelembagaan dilingkungan lembaga penyelenggara pemilu. Agenda reformasi birokrasi ini mengacu pada 3 sasaran utama diantaranya : - Peningkatan kapasitas dan akubtabilitas Birokrasi - Responsibilitas dan pelayanan prima Birokrasi - KPU sebagai zona bebas dari gratifikasi dan pungli ""Kami berharap dengan mengikuti kegiatan ini, keseluruhan pegawai dan ASN keluarga besar KPU Kabupaten Magetan dapat melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan lembaga penyelengga Pemilu"" ungkap Imam Nawawi yang membidangi SDM KPU Kabupaten Situbondo sesaat setelah acara selesai. Penulis : IMAM NAWAWI EDITOR : TIM EDITOR "  

Situbondo, kpud-situbondokab.go.id- Senin (21/6) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melaksanakan apel pagi di halaman Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan ini, apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto. Ketua sekaligus Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Kabupaten Situbondo ini menuturkan meskipun tidak ada Pemilihan, KPU kiranya tetap melakukan kegiatan non tahapan yang kreatif dan inovatif. ""Tugas yang belum terselesaikan segera diselesaikan, agar nantinya tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Selain itu , walaupun tidak ada tahapan KPU tetap melakukan kegiatan non tahapan yang kreatif dan inovatif"", ungkap beliau. Dalam arahannya, Ketua KPU Kabupaten Situbondo menghimbau kepada seluruh komisioner dan staf di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo meningkatkan semangat dan kinerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Hal itu dilaksanakan guna mempersiapkan segala sesuatu, apabila tahapan resmi dilaksanakan. Sebelum menutup apel pagi, Marwoto mengajak peserta apel untuk memanjatkan do'a bersama agar keluarga besar KPU Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tugas dijauhkan dari bahaya Covid-19. Setelah apel ditutup, seluruh peserta apel membubarkan diri dan bergegas untuk bekerja di tempat masing-masing. Penulis : Hendrik Kristanto Editor : Tim Editor "  

SITUBONDO, kpud-situbondokab.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengapresiasi dengan semakin tumbuh suburnya tradisi literasi di lembaga penyelenggara Pemilu terutama di KPU kab/kota di Provinsi Jawa Timur. ""Hal itu perlu terus dikembangkan dalam upaya memperkaya khazanah dan literasi demokrasi elektoral di Indonesia. Itu disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI dalam sebuah kesempatan Webinar Launching Bedah Buku, Buku Putih Pilbup Pacitan dan Bunga Rampai Pilbup Pacitan 2020, Rabu (16/6/2021). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh KPU di Jawa Timur dan juga beberapa KPU di Indonesia. Dalam paparannyanya Bung Sandi begitu beliau akrab disapa mengapresiasi kerja-kerja KPU Jawa Timur, yang dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan nyaris tidak ada persoalan yang cukup signifikan. Sehingga capaian-capaian itu perlu diinventarisir dan dielaborasi dengan baik dengan rapi dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2024 mendatang. ""Menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, kita semua harus banyak belajar dari pengalaman sebelumnya karena aturan yang dipakai masih tetap mengacu pada undang-undang dan aturan yang sama,"" imbuhnya. Ditambahkan, perlu ada rekomendasi strategis kepada KPU RI untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan mendatang karena saat kini KPU RI sedang mendesain dan mempersiapkan segala sesuatunya, seperti simulasi tahapan dan penyiapan regulasi yang dibutuhkan. ""KPU RI sangat memerlukan dan rekomendasi serta masukan-masukan terutama dari Jawa Timur untuk memperbaiki pemilu dan pemilihan di tahun 2024 mendatang agar lebih efektif, efisien dan akuntabel,"" jelasnya. (Humas KPU Situbondo) Editor : Tim Editor"