Nurul Amalia: Anggaran yang Ada Bisa Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Keuangan
kab-situbondo.kpu.go.id - Nurul Amalia, Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Provinsi Jawa Timur berkesempatan memberikan arahan terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022 Rabu (30/03) pukul 10.00 WIB secara virtual. Dalam arahannya, Nurul (sapaan akrabnya) mengatakan agar anggaran yang sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar mencakup semua kegiatan yang telah direncanakan. Nurul juga berharap agar anggaran bisa berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Sebentar lagi menjelang tahapan 2024 tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kita. Persiapan itu dimulai dari perencanaan, perencanaan sudah tentunya hari ini kita bahas dan kita persiapkan semua hal terkait dengan penganggaran rencana yang sudah dibuat” jelas Nurul.
“Sekarang kita bicara terkait anggaran tentunya anggaran yang ada di DIPA kita itu jumlahnya terbatas tetapi kita KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi berharap supaya kita bisa menggunakan anggaran ini sebaik mungkin jadi anggaran yang tersedia meskipun terbatas, tetapi bagaimana bisa mencakup semua kegiatan yang sudah kita rencanakan jadi berharap anggaran yang ada bisa efektif efisien transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan” imbuhnya.
Lanjut, Nurul mengatakan anggaran yang digunakan haruslah bersifat akuntabel dan transparan. Salah satu caranya adalah dengan mempublikasikan realisasi anggaran setiap bulannya berdasarkan jenis belanja.
“Bagaimana penggunaan anggaran yang akuntabel ini Jawa Timur sudah memulai sudah melaksanakan itu salah satu yang bisa kita lihat bagaimana kita bisa mempublikasikan realisasi anggaran kita di setiap bulan berdasarkan jenis belanja di tingkat kabupaten kota untuk transparansi anggaran kita berharap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bisa terakomodir dengan baik termasuk dengan anggaran yang ada” tegasnya.
Selain itu berkaitan dengan keterbatasan anggaran Nurul berharap agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mampu melaksanakan dan mengelola kewenangannya dengan penuh tanggung jawab termasuk melakukan revisi jika diperlukan.
“Jadi kalau kita lihat anggaran terbatas ini maka kewenangan KPA, bagaimana KPA mengelola anggaran dengan baik agar nanti semua kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. Tentunya anggaran bisa jadi tidak pas maka revisi-revisi itu masih dimungkinkan. Ini ada tugas KPA untuk mengelola semuanya ini jadi jangan malas untuk merevisi kalau memang itu betul-betul dibutuhkan untuk kegiatan yang dimaksud” jelas Nurul dalam arahannya.
Akhir, Nurul berharap agar anggaran yang terlah direaliksasikan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sukses Pemilu, sukses penyelenggaraan. Jadi Pemilu sukses perencanaannya sukses kemudian penganggaran juga sudah, Jadi teman-teman selesai pelaksanaan Pemilu, anggarannya cukup kemudian pertanggungjawabannya baik dan tidak ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang menyebabkan beberapa hal harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Berharap perencanaan yang baik ini dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di keuangan kita” pungkas Nurul Amalia. (Qz)
